Ketua DPR: Komjen BG Cocok Jadi Kepala BIN

Dibaca: 40248 kali  Selasa, 21 Juni 2016 | 15:04:15 WIB
Ketua DPR: Komjen BG Cocok Jadi Kepala BIN
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Isu tentang reshuffle kabinet menyeruak. Salah satu yang menarik kabarnya ikut diganti posisi Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Posisi Kepala BIN itu isunya juga akan diisi Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG).

"Ya, kalau soal cocok kan sudah pernah mantan Kapolri jadi Kepala BIN. Cocok saja. Tapi kan itu hak prerogratif presiden. Bukan urusan kita," jelas Ade di Korlantas Polri saat kunjungan persiapan mudik, Selasa (21/6/2016).

Ade menyampaikan, dahulu Soetanto, dari Polri juga pernah duduk sebagai Kepala BIN.

"Dulu kan mantan Kapolri pernah saja yang jadi Kepala BIN. Setuju-setuju saja. Tapi itu kan hak prerogratif kita. Itu ranah presiden," urai dia.

Sedang nanti apabila posisi Wakapolri ditinggalkan Komjen BG, untuk penggantinya Ade menyerahkan sepenuhnya ke Komjen Tito Karnavian yang menjadi calon Kapolri.

"Kita serahkan kepada usernya ya. Pak Tito pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian melaporkannya pada presiden. Jadi supaya koordinasinya bagus, kompak," tutupnya.(dtk/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.