pilihan +INDEKS
Audit Sumber Waras Tak Dibuka, DPR Minta BPK Dibubarkan
JAKARTA - riautribune : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare.
Padahal dalam auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bukti ada pelanggaran kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp191 miliar. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak agar BPK membuka ke publik hasil temuan audit investigasinya tersebut.
Pasalnya, setelah KPK berpendapat tidak ada kerugian negara, lembaga yang dipimpin Harry Azhar Aziz menjadi tiarap dan tidak berani mengonfrontir pendapat lembaga antirasuah itu.
"Ini harus dibuka ke publik supaya ada kejelasan, kalau tidak dibuka ke publik ya bubarkan saja BPK," ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Mencari Sumber yang Waras' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Fadli juga mengeluhkan, hasil audit dari BPK yang bisa dibantah hanya karena KPK mendengarkan keterangan ahli.
"Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir oleh keterangan ahli, harus audit BPK harus diterima apa adanya, ini akan mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan," tegasnya.(okz/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.