Presiden Jokowi Belum Putuskan Nasib Badrodin Haiti

Dibaca: 41577 kali  Selasa, 07 Juni 2016 | 14:52:02 WIB
Presiden Jokowi Belum Putuskan Nasib Badrodin Haiti
Ket Foto : internet

JAKARTA - riautribune : Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memutuskan apakah Jenderal Badrodin Haiti akan diperpanjang masa jabatanya menjadi Kapolri atau tidak.

"Saya belum memutuskan, saya belum memutuskan pergantian atau perpanjangan Kapolri," ujar Presiden Jokowi Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku belum menerima kandidat calon-calon Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Termasuk juga nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"(Nama-nama calon Kapolri) belum sampai meja saya," katanya.

Kendati demikian, pria asal Surakarta, Jawa Tengah tersebut mengaku akan mendengar masukan dari berbagai pihak mengenai calon Kapolri tersebut. Terlebih dalam keputusannya nanti, Jokowi menegaskan tidak akan menabrak Undang-undang (UU).

"Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan saya ikuti aturan dan UU yang ada. Enggak mungkin nabrak," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Kompolnas telah memberikan nama-nama calon Kapolri mengantikan Badrodin Haiti ke Presiden Jokowi.

Nama-nama dari Kompolnas diharapkan segera diputuskan oleh Presiden Jokowi, untuk nantinya segera diputuskan siapa yang dipilih dan di bawa ke DPR, melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.(okz/rt)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.