Tim Sukses: Ade Komarudin Terpaksa Setor Rp 1 Miliar

Dibaca: 42308 kali  Senin, 09 Mei 2016 | 13:45:57 WIB
Tim Sukses: Ade Komarudin Terpaksa Setor Rp 1 Miliar
Ket Foto : internet

 Jakarta – riautribune : Bambang Soesatyo, anggota tim sukses bakal calon Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ade Komarudin, mengatakan pihaknya terpaksa menyerahkan iuran Rp 1 miliar kepada Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Jumat siang, 6 Mei 2016. Pasalnya, menurut dia, panitia bakal mencoret nama Akom—sapaan Ade—dari daftar calon ketua umum jika tak menyetor uang pendaftaran sebelum pukul 12.00 WIB.

"Dianggap mengundurkan diri. Prihatin dan memang menyedihkan," ucap Bambang melalui pesan pendek, Jumat, 6 Mei 2016.

Menurut Bambang, tim dan Akom sudah menyatakan keberatan soal syarat sumbangan wajib tersebut. Hal ini semakin dipertegas saat Komisi Pemberantasan Korupsi meminta syarat tersebut dihapus.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah partai berlambang pohon beringin tersebut, tak pernah ada penetapan syarat iuran wajib bagi para calon ketua umum. Kebijakan ini berpotensi menjalar ke pemilihan atau pencalonan kader Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa.

"Golkar, sebagai partai tertua, seharusnya memberi contoh pembelajaran politik yang baik," ujar Bambang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menuturkan iuran wajib senilai Rp 1 miliar rawan terjadinya gratifikasi oleh setiap calon yang hendak maju. Syarat tersebut juga masuk kategori politik uang. "Kita harus ubah (ide) kegilaan ini menjadi kewarasan," kata Laode.

Hingga penutupan pendaftaran, delapan kader Golkar dinyatakan maju sebagai bakal calon ketua umum. Mereka adalah Ade Komarudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, dan Setya Novanto.

Saat ini panitia tengah menggandeng komite pemilihan, komite verifikasi, komite sosialisasi, komite etik, dan komite program untuk menilai hasil verifikasi semua bakal calon.

Munaslub ini rencananya digelar di Nusa Dua Convention Centre, Bali, 15 Mei nanti. Waktu pelaksanaan musyawarah tersebut menyesuaikan agenda Presiden Joko Widodo supaya bisa hadir.(tmp/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.