DPR Didukung Panggil Menkes dan Direksi BPJS Kesehatan

Dibaca: 60718 kali  Senin, 09 Mei 2016 | 08:17:49 WIB
DPR Didukung Panggil Menkes dan Direksi BPJS Kesehatan
Ket Foto : foto internet

JAKARTA-riautribune: Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (MP) BPJS Heri Susanto mendukung rencana DPR memanggil Direksi BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Pemanggilan ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dia bahkan mendorong DPR melakukan langkah politik terkait. Alasannya, pemberian pelayanan kesehatan ke masyarakat merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan pemerintah.

"Intinya, kenaikan premi harus diikuti dengan peningkatan atau perbaikan fasilitas dan pelayanan. Tanpa itu, pemerintah tidak boleh meminta masyarakat membayar lebih," ungkap Heri (Minggu, 8/5).

"Sosialisasi BPJS Kesehatan pun harus diperluas agar masyarakat paham bagaimana kinerja dan pola pelayanan BPJS," ucapnya‎.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016. Kenaikan sudah efektif per April lalu.

Dalam Perpres tersebut memang tidak ada kenaikan untuk kelas III, yaitu tetap Rp 25.000 per bulan. Tetapi, untuk kelas II dan kelas I mengalami kenaikan yang cukup besar. Iuran kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000. Sedangkan, iuran untuk kelas I loncat dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Kenaikan iuran ini dilakukan dengan alasan BPJS Kesehatan menderita kerugian hampir Rp 10 triliun.(rmol/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu