pilihan +INDEKS
DPR Didukung Panggil Menkes dan Direksi BPJS Kesehatan
JAKARTA-riautribune: Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (MP) BPJS Heri Susanto mendukung rencana DPR memanggil Direksi BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Pemanggilan ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dia bahkan mendorong DPR melakukan langkah politik terkait. Alasannya, pemberian pelayanan kesehatan ke masyarakat merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan pemerintah.
"Intinya, kenaikan premi harus diikuti dengan peningkatan atau perbaikan fasilitas dan pelayanan. Tanpa itu, pemerintah tidak boleh meminta masyarakat membayar lebih," ungkap Heri (Minggu, 8/5).
"Sosialisasi BPJS Kesehatan pun harus diperluas agar masyarakat paham bagaimana kinerja dan pola pelayanan BPJS," ucapnya.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016. Kenaikan sudah efektif per April lalu.
Dalam Perpres tersebut memang tidak ada kenaikan untuk kelas III, yaitu tetap Rp 25.000 per bulan. Tetapi, untuk kelas II dan kelas I mengalami kenaikan yang cukup besar. Iuran kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000. Sedangkan, iuran untuk kelas I loncat dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Kenaikan iuran ini dilakukan dengan alasan BPJS Kesehatan menderita kerugian hampir Rp 10 triliun.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.