pilihan +INDEKS
Gagal Urus Tranportasi, DPR Harus Minta Pertanggungjawaban Presiden
JAKARTA-riautribune: Polemik transportasi umum berbasis aplikasi internet hingga berujung demo anarkis sopir angkutan transportasi konvensional dipicu akibat kelalaian pemerintah.
"Presiden Jokowi bersikap cepat dan tegas ketika berurusan dengan mega proyek meskipun ditentang banyak pihak. Namun ketika menyikapi permasalahan transportasi online yang jelas-jelas langsung bersentuhan dengan rakyat, Jokowi malah terkesan melakukan pembiaran tanpa memberikan solusi," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, Selasa (22/3).
Menurut dia, selama ini tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan pelat hitam yang dijadikan transportasi umum berbasis aplikasi internet. Oleh karenanya, kata dia, DPR perlu segera memanggil Presiden Jokowi dan meminta pertanggungjawabannya.
"Konstitusi jelas mengamanatkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika pemerintah sigap dalam merespon keluhan rakyat, tentu kejadian seperti ini dapat dihindari," katanya.
"Ini merupakan ujian sejauh mana kemampuan Jokowi dalam memimpin. Kalau mengurus persaingan transportasi yang ruang lingkupnya lokal saja tidak mampu, bagaimana bisa membawa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di era MEA," tutup Jajat.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.