pilihan +INDEKS
Bebani Rakyat, Presiden Harus Batalkan Rencana Kenaikan Iuran BPJS
JAKARTA-riautribune: Kondisi perekonomian rakyat yang makin lesu dan menurun justru ditambah beban kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 April 2016. Dengan beban iuran sebelumnya saja banyak rakyat termasuk pedagang kaki lima (PKL) tidak mampu ikut BPJS Kesehatan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menengarai, dengan adanya kenaikan iuran akan terjadi drop out besar-besaran keikutsertaan PKL dalam BPJS Kesehatan.
"Berikan beban iuran BPJS Kesehatan kepada rakyat saja sudah melanggar pembukaan UUD 1945. Kini, pemerintah rezim Jokowi-JK akan memberberat pelanggarannya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," bebernya, Rabu (23/3).
Menurut Ali, kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu melindungi rakyatnya. Karena itu, APKLI mendesak Jokowi segera membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena melanggar Pancasila, UUD 1945, juga mencekik leher PKL dan rakyat.
"Kalau tidak mampu menanggung beban pembiayaan pelayanan kesehatan bagi rakyat, kalau hanya menjadi beban rakyat bubarkan saja BPJS Kesehatan," tegasnya. (rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .