pilihan +INDEKS
203 Anggota DPR RI Belum Lapor Kekayaannya
JAKARTA-riautribune: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait banyaknya anggota dewan yang belum melapor harta kekayaannya ke lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, saat ini ada sekitar 203 dari 557 anggota DPR yang belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPHN) ke KPK.
"Rencananya kami akan membuat surat ke KPK agar memberikan informasi secara jelas siapa saja yang belum melaporkan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/3).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, mengirim surat lebih baik dari pada KPK harus memublikasikan harta anggota dewan ke masyarakat. Karena apabila KPK melaporkan ke MKD maka akan bertindak dan memberikan sanksi terhadap yang belum melaporkan.
"Nanti MKD yang akan memberikan sanksi ke anggota," kata Sufmi.
Sufmi melanjutkan, setelah mendapat informasi dari KPK nantinya, MKD akan memberitahukan kewajiban anggota DPR untuk melaporkan harta mereka.
"Kita akan lihat bagaimana, lalu akan dilanjutkan dengan tindakan," imbuhnya. (rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.