pilihan +INDEKS
PKS-GERINDRA Minta RUU KPK Dicabut dari Prolegnas
JAKARTA-riautribune: Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerindra dan PKS, yang sejak awal menolak revisi UU KPK, mendesak agar RUU tersebut dicabut dari Prolegnas 2016.
Bagaimana dengan Demokrat yang juga sejak menolak revisi UU KPK?
"Demokrat dengan tegas menolak revisi UU KPK. Masalah pencabutan, prosesnya masih berjalan," ujar politikus Demokrat, Agus Hermanto, di gedung DPR, Sebayan, Jakarta, Rabu (24/2).
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, untuk mencabut pencabutan suatu RUU, terlebih dahulu harus dibahas dalam rapat konsultasi antara Baleg DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Menkum HAM.
Setelah disepakati RUU dicabut, lalu diumumkan dalam Rapat Paripurna. "Inisiatif seperti itu justru harus dilaksanakan di DPR," ungkapnya. Meski begitu, tokoh Demokrat yang akrab disapa Aher ini, bisa saja demikian jika Presiden Joko Widodo berkehendak pembahasan revisi RUU KPK dihentikan.
Pasalnya, sebenarnya keinginan untuk merevisi UU KPK sebenarnya tidak hanya datang dari sebagian anggota DPR, tapi juga dari pemerintah sendiri. "Ini harus diputuskan dengan tegas, bagaimana pememerintah apakah akan tetap. Pak Jokowi menyampaikan ditunda. Langkah berikutnya, mari kita tunggu proses," tandasnya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.