Anggaran Honorer K2 Jadi CPNS Tak Tercantum Dalam APBN, Pemerintah Harus Jelaskan

Dibaca: 55645 kali  Rabu, 03 Februari 2016 | 07:32:51 WIB
Anggaran Honorer K2 Jadi CPNS Tak Tercantum Dalam APBN, Pemerintah Harus Jelaskan
Ket Foto : Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris.(internet)

JAKARTA-riautribune: Presiden Joko Widodo diharapkan memenuhi tuntutan para honorer kategori dua (K2) yang akan demo besar-besaran dengan ‘mengepung’ Istana pada 10 Februari 2016 mendatang. Tuntutannya adalah agar diangkat menjadi CPNS.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, dalam keterangan persnya, (Selasa, 2/2).

Menurutnya, kemampuan keuangan negara yang tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 menjadi CPNS adalah alasan klasik. Karena itu Pemerintah seharusnya sejak awal punya solusi mensiasati persoalan ini.

Apalagi, sebenarnya, pada RAPBN 2016 terdapat anggaran untuk pengangkatan guru honorer, dan DPR telah setuju, tetapi ketika menjadi APBN anggaran tersebut tidak tercantum.

"Artinya anggaran tersedia, tetapi diprioritaskan buat yang lain. Presiden harus mampu jelaskan ini. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting," tegasnya.

"Dan para guru honorer ini adalah salah satu tulang punggung pembangunan manusia itu. Pemerintah harus bisa pilah prioritas. Saat ini pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru adalah prioritas," sambung Fahira.

Terkait soal benturan regulasi, Fahira berpendapat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden punya ‎diskresi untuk pengangkatan honorer K2.

"Presiden bisa keluarkan Perpres. Saya rasa Parlemen (DPR dan DPD) akan mendukung itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dengan begini, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016," demikian Fahira.(rmol/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.