Pemko Dapat Hibah 50 Unit Bus

Maksimalkan Layanan untuk Masyarakat Pekanbaru

Dibaca: 67240 kali  Sabtu, 23 Januari 2016 | 07:15:16 WIB
Maksimalkan Layanan untuk Masyarakat Pekanbaru
Ket Foto : Walikota DR. Firdaus, ST, MT melakukan peninjauan bus bersama Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan.(riautribune.com)

PEKANBARU-riautribune: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menerima hibah 50 unit bus anglomerasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Kota Pekanbaru Arfifin Harahap mengatakan, pihaknya akan ke Jakarta dalam bulan ini untuk melakukan serah terima secara langsung 50 unit bus bantuan tersebut.

"Insya Allah bulan Februari mendatang, bus bantuan hibah itu sudah sampai di kota Pekanabru. Jadi direncanakan dalam pekan ini kita akan ke Jakarta dulu untuk menandatangani serah terima bantuan hibah tersebut," ujar Arifin.

Sementara itu Wali Kota Pekanbaru, DR. Firdaus, ST, MT mengatakan bus bantuan hibah tersebut akan beroperasi di Pekanbaru saja. Kehadiran 50 unit bus bantuan hibah itu nantinya, kata Walikota Firdaus, dimaksudkan untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam Kota Pekanbaru. "Semuanya akan dioperasikan di Kota Pekanbaru, mengenai koridor mana saja yang akan dilalui bus itu, nanti akan dikaji lagi," katanya.

Ketika disinggung apakah ke 50 unit bus tersebut nantinya digunakan untuk kerjasama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (PEKANSIKAWAN), Walikota Firdaus dengan tegas menjawab tidak. Sebab, tambahnya, Pekansiwan itu merupakan wewenang gubernur.

"Bus itu hanya untuk di dalam Kota Pekanbaru, ditempatkan pada koridor-koridor yang ruas badan jalannya lebar. Sebenarnya rencana kita yang akan mengelola bus itu nantinya ada dua pihak yakni PD Pembangunan dan UPTD Dishub. Sebab berdasarkan peraturan yang berhak mengelola hanya BUMD atau BUMN," tutup Walikota Firdaus. (adv/hms-pku/ehm)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Selasa, 04 Agustus 2020 - 13:15:56 WIB

Bambang:Perwako Jangan Mempersulit Masyarakat

PEKANBARU-riautribune: Perlu diingat, bahwa kewenangan pembentukan Peraturan Walikota (Perwako) adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda). Secara hierarki, kedudukan Perda lebih tinggi dari Perwako. Demikian diungkapkan oleh Bambang H Rumnan., SH., MH selaku Koordinator Advokasi GMMK.