pilihan +INDEKS
Syaifullah Tamliha Ngarep Menteri Yasonna Jadi Arif dan Bijaksana
JAKARTA-riautribune: Politisi PPP Syaifullah Tamliha optimistis Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bisa menyelesaikan polemik kepengurusan di PPP dengan arif dan bijaksana.
Syaifullah menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM telah membatalkan SK susunan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Surabaya. Di sisi lain, tidak menerbitkan SK pengesahan pengurus DPP hasil Munas Jakarta.
Berarti, jelas dia, SK yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2016 itu kemudian mengembalikan susunan kepengurusan DPP PPP kembali ke hasil Muktamar Bandung.
"PPP hasil Muktamar Bandung ini Ketua Umumnya Suryadharma Ali," katanya, kemarin.
Dilanjutkannya, pengurus DPP Muktamar Bandung, pada September 2014 pun sudah melakukan perubahan susunan kepengurusan dengan mencopot jabatan Sekjen Romahurmuziy.
"Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali telah menunjuk Syaifullah Tamliha sebagai sekjen. Oleh karenanya, sekjen PPP secara de facto sekarang adalah saya dengan Ketum SDA," cetusnya.
Syaifullah mengulas kembali, pada September 2014 PPP Muktamar Bandung yang dipimpin Ketua Umum Suryadharma Ali itu telah mengirimkan surat permohonan pengesahan perubahan susunan pengurus kepada Menkum-HAM yang saat itu masih dijabat Amir Syamsuddin.
"Saya harap Menteri Yasonna yang sekarang melanjutkan tugas Pak Amir segera mengeluarkan SK perubahan susunan pengurus itu, karena saya sebagai sekjen hasil perubahan dari Munas Bandung akan berupaya segera melakukan rekonsiliasi PPP lewat Muktamar," cetus.
Syaifullah menyatakan, jika Menkumham Yasonna telah menertibkan SK perubahan susunan pengurus Muktamar Bandung. Dia akan segera menyatukan semua kubu yang bertikai di PPP itu dengan menggelar Muktamar Bersama secepatnya. Diterangkannya, Menkumham Yasonna merupakan wakil pemerintah yang merupakan pembina partai politik.
"Tenang saja kalau saya secara de jure menjadi sekjen berdasarkan SK Menkumham Yasonna, saya tidak akan maju sebagai calon ketua umum. Saya hanya ingin menggelar Muktamar yang konstitusional berdasarkan AD/ART. Saya hanya ingin menyatukan semua kelompok di PPP lewat Muktamar yang konstitusional," pungkasnya.
Ketua sekaligus Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar menyarankan konflik perpecahan PPP tidak dibuat berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir. Pemerintah dalam hal ini Menkumham Yasonna diminta segera menyelesaikan.
"Ibarat dokter, Menkumham adalah dokter terlaris dalam kaitan merawat sengketa partai-partai pascareformasi," jelasnya.
IAW mempertanyakan, konflik di PPP itu memang benar-benar bertikai untuk saling menjatuhkan, atau terjadi karena perbedaan di internal partai. "Pemerintah tak usah merawat konflik partai," cetusnya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.