Fraksi DPRD Riau Soroti LKPJ Gubri 2020,

Konsep Riau Hijau Tidak Jelas, Layanan Kesehatan Tidak Baik, hingga Dana Desa Tanpa Evaluasi

Dibaca: 7791 kali  Rabu, 07 April 2021 | 13:00:33 WIB
Konsep Riau Hijau Tidak Jelas, Layanan Kesehatan Tidak Baik, hingga Dana Desa Tanpa Evaluasi
Ket Foto :

PEKANBARU - riautribune : Fraksi - fraksi di DPRD Riau, menyampaikan berbagai saran, serta kritiknya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2020.

Seperti yang diutarakan juru bicara fraksi PAN DPRD Riau, Mardianto Manan. Ia mengatakan, PAN menilai capaian visi misi gubri, pada 2020 lalu, sulit mewujudkannya. PAN menilai 5 misi yang digembar-gemborkan, baru sebatas retorika, belum sempurna. Masih jauh panggang dari api.

"Dalam tata kelola lingkungan hidup, adanya restorasi gambut, bagaimana tindak lanjutnya sekarang? Konsep Riau hijau tidak jelas, tinggal kenangan. Padahal gubri di awal gembar-gembor akan fokus Riau Hijau. Dalam hal pertumbungan ekonomi, masih banyak kekurangan. Belum terukur secara jelas," cakapnya.

Sementara, Fraksi PDI P dengan juru bicaranya Makmun Solihin, menyoroti lemahnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Riau. Ia juga menyoroti tidak adanya kerjasama penyelenggara pemerintahan ke DPRD.

Sementara, Fraksi PKS langsung dibacakan oleh ketua fraksi Markarius Anwar. Ada beberapa hal disorot PKS, antara lain pendidikan dan kesehatan. "Seperti carut marut pendidikan tingkat SMA karena minim ketersediaan sistem zonasi. Kemudian honor guru di bawah UMK. Ini menjadi permasahalan," katanya.

"Kemudian fasilitas kesehatan, masih kita temukan antrean panjang bagi peserta BPJS. Contoh kasus, sudah dijadwalkan tiga bulan, disuruh menunggu lagi, dijadwalkan setahun disuruh menunggu lagi. Kami pikir sampai meninggal pasien belum dapat operasi," ketus Markarius.

Selanjutnya, Fraksi PPP, Nasdem, Hanura, menyampaikan tiga poin. Pertama terkait Migas yang sampai hari ini tidak dikaji dan apa upaya Pemerintah Provinsi Riau. Kedua, soal dana desa tidak ada evaluasi. Ketiga, soal bantuan masjid dari Provinsi Riau.

Fraksi Demokrat yang disampaikan Kelmi Amri menyampaikan, bahwa Demokrat menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sehaeusnya bisa mencapai 147 persen, tapi Pemerintah Provinsi Riau belum mampu memaksimalkan potensi tersebut.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Senin (5/6/2021). (ckp)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »