pilihan +INDEKS
PD: Kalau Ada KLB Itu Bodong, Harus Disetujui Pak SBY!
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menilai aksi para pelaku kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) PD sebagai tindakan ilegal. PD menyebut kongres luar biasa (KLB) yang hendak dilakukan para pelaku kudeta sebagai KLB bodong.
"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB bodong ini namanya," ujar Kepala Bakomstra PD Hjoerzaky Mahendra Putera kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Menurut Herzaky, KLB sejatinya harus mendapat persetujuan dari Ketua Mejelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia juga menyebut KLB seharusnya disetujui minimal oleh dua per tiga dari 34 DPD PD dan setengah dari 514 DPC PD.
"Kalau para pelaku GPK PD masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal. Inkonstitusional karena KLB harus disetujui majelis tinggi partai atau MTP yang Bapak SBY selaku ketua MTP, dan Ketum PD Mas AHY yang menjadi wakil ketua MTP. Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri? Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB," tegasnya.
Karena itu, Herzaky mendesak para kader yang dipecat tidak menyampaikan pesan kosong dan membuat kisruh. Ia mengimbau mereka untuk membantu rakyat di tengah masa pandemi Corona.
"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," ujarnya.
Diketahui, PD telah memecat 6 anggota partai terkait KLB illegal. Nama-nama kader partai yang dipecat terkait KLB antara lain adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.
Salah satu anggota yang dipecat, yakni Darmizal, mengatakan pemecatan itu justru menjadi semangat bagi para kader untuk semakin gencar melakukan KLB PD. Darmizal mengatakan KLB merupakan bentuk penyelamatan dan perbaikan Partai Demokrat agar semakin kuat.
"Pemecatan ini bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan kongres luar biasa, guna mengembalikan hak kader," kata Darmizal dalam keterangannya yang diterima detikcom, Sabtu (27/2). (dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.