Pemalsu Data Kependudukan Diancam 6 Tahun

Dibaca: 79338 kali  Kamis, 03 Desember 2015 | 07:19:29 WIB
Pemalsu Data Kependudukan Diancam 6 Tahun
Ket Foto : Ilustrasi Internet

RENGAT-riautribune: Barang siapa yang memalsukan dan atau memanfaatkan data kependudukan palsu diancam 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp75 juta. Ancaman tersebut termaktub dalam UU Kependudukan Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas U nomor 23 tahun  2006. "Pasal ancama itu ada pada pasal 94 dan pasal 95," papar Kepala Disdukcapil Pemkab Inhu, Abdul Fatah, Rabu (2/11).

Sebelumnya, Polres Inhu menetapkan 2 orang tersangka sindikat pemalsuan dokumen yang beroperasi di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu. Kedua tersangka tersebut adalah Abdul Kadir alias Dul (41) warga desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu yang juga pemilik tempat usaha, dan Indra (31) beralamat di Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang.

Penangkapan kedua tersangka ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan adanya percetakan SIM, KTP, KK, dan NPWP palsu di daerah Air Molek Kecamatan Pasir Penyu. Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo SIk melalui Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Hidayat Perdana didampingi Kepala Bagian Operasional (KBO) Reskrim Iptu Loren Simanjuntak dan Kasubag Humas Polres Inhu Iptu M Ari Surya S.SH, mengatakan, dari kedua tersangka turut disita sebanyak 86 (delapan puluh enam) stampel palsu.

Keterangan kedua pelaku, praktik pemalsuan dokumen ini telah berlangsung selama 5 bulan dan telah membuat sebanyak 38 lembar SIM palsu, 50 lembar KTP palsu, serta 50 lembar KK palsu, bahkan melegalisir ijazah beberapa fakultas. Dari peristiwa tersebut petugas polisi turut menyita barang bukti (BB) berupa 1 unit komputer, 1 unit scaner, 8 lembar kartu KK (kartu keluarga), 10 lembar KTP, 3 lembar SIM, 4 unit handphone, dan 86 stempel berbagai jenis. "Keduanya akan dikenakan Pasal 263 KUH pidana dengan tuntutan penjara maksimal 10 tahun," tegasnya. (san)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.