Pansus SPBP Bahas Sistem Pemberian Bantuan

Dibaca: 74718 kali  Rabu, 02 Desember 2015 | 07:25:55 WIB

PEKANBARU-riautribune: Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan (SPBP) yang baru dibentuk dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pertemuan dengan instansi terkait guna membahas tentang sistem pemberian bantuan pendidikan yang ada di Riau. Ketua Pansus Ranperda SPBP Markarius Anwar, menjelaskan pemberian SPBP sangat penting dibahas secara rinci. Karena payung hukum yang mengaturnya belum ada. Selain itu, sistem baru ini belum ada di terapkan di Provinsi Riau.

"Dalam pembahasan nanti, kita akan mengundang pihak perguruan tinggi, perwakilan mahasiswa, dinas pendidikan. Selama ini bantuan pendidikan di Kampus banyak terjadi persoalan. Namun melalui sistem mudah-mudahan pemberian bantuan pendidikan dapat berjalan dengan baik," kata Makarius, Selasa (1/12).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Pansus Ranperda SPBP, Ade Hartati. Ade mengatakan sistem pemberian bantuan pendidikan di Riau saat ini masih carut marut. Untuk itu melalui Pansus ini akan diatur sedemikian rupa, sehingga bantuan pendidikan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan nama dan alamat yang tertera.

Selama ini diakui Ade, bantuan pendidikan selama ini ada indikasi penyaluran dananya dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Bahkan ada pemotongan bantuan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Sehingga dana itu tidak utuh sampai ke tangan penerima bantuan pendidikan. Baik dilingkungan  mahasiswa maupun pelajar.

Rencananya sistem penyaluran bantuan akan dikelola oleh perguruan tinggi atau sekolah masing masing. Sebab yang mengetahui anak tidak mampu itu adalah sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Sehingga dengan bantuan itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan ke depan.

"Rencana pemberian bantuan pendidikan atau yang berbentuk beasiswa dari Pemda ini langsung masuk perguruan pendidikan yang bersangkutan. Selama inikan tidak, diambil oleh individu dan ada yang dipotong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi setelah ada payung hukumnya, maka bantuan itu bisa disalurkan," kata Ade Hartati. (iin)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »