pilihan +INDEKS
Sufmi: DPR Terbuka Menerima Masukan Terkait Omnibus Law
JAKARTA -- riautribune : Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi unjuk rasa masyarakat yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus LAW. Sufmi mengatakan, DPR terbuka menerima masukan masyarakat terkait pasal-pasal dalam RUU tersebut yang menjadi sorotan publik.
"DPR periode ini akan lebih terbuka, kami sedang reses, kami persilakan kepada unsur masyarakat menyatakan keberatan namun mungkin memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan dalam pasal di RUU Cipta Kerja," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/3).
Sufmi mengatakan pada prinsipnya DPR mempersilakan semua unsur masyarakat mengemukakan pendapatnya yang telah dijamin konstitusi, dan insititusinya sangat terbuka menerima masukan masyarakat tersebut. Politikus Gerindra itu mengungkapkan, DPR hampir setiap waktu sejak Februari 2020 sudah menerima perwakilan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan keberatan atas beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law.
"Dan kami juga sepakat dengan beberapa komponen untuk sama-sama membuat tim kecil yang kemudian akan coba melakukan sinkronisasi pasal-pasal, sehingga pasal-pasal yang dinilai kontroversial itu dapat dicarikan solusinya," ujarnya lagi.
Terkait rencana demo yang menolak RUU Omnibus Law di beberapa kota, Dasco mengingatkan agar pelaksanaannya memperhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar.
Dia menilai para pengujuk rasa harus bersikap dewasa dan biasanya sudah memperhatikan aspek-aspek soal ketenteraman kemudian ketertiban dan lain-lain.
Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi Gejayan Memanggil di Jalan Affandi, Sleman, Senin (9/03). Aksi ini dilakukan guna menggagalkan disahkannya Omnibus Law oleh DPR RI.
"Pada aksi ini, kita menyampaikan, satu, gagalkan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Kefarmasian. Dua, dukung pengesahan RUU PKS dan tolak RUU Ketahanan Keluarga," kata Humas ARB, Kontra Tirano saat ditemui di lokasi aksi, Senin (9/03).
Selain itu, massa juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Termasuk kepada seluruh lembaga yang mendukung disahkannya Omnibus Law tersebut.
"Legislatif yang tidak lagi dirasa memilkiki mosi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, aksi hari ini sebagai rapat rakyat, sebagai mosi parlemen jalanan. Artinya kita punya hak veto sebagai rakyat untuk menyatakan tidak percaya kepada elit politik," ujarnya.
Selain itu, massa juga mendukung penuh adanya mogok nasional. Bahkan, juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam mogok nasional tersebut.
"Lawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner dan rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati," jelasnya.
Masyarakat yang tergabung dalam ARB ini diantaranya kelompok masyarakat, serikat buruh dan seluruh aliansi mahasiswa di DIY. Sekitar seribu ini massa terkonsentrasi di tiga titik yakni di Bundaran UGM, Lapangan UNY dan Parkiran UIN dengan titik kumpul aksi di Pertigaan Gejayan.(rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.