Wakil Ketua Komisi DPR: Negara tak Perlu Urus Masalah Jodoh

Dibaca: 12945 kali  Sabtu, 22 Februari 2020 | 11:01:55 WIB
Wakil Ketua Komisi DPR: Negara tak Perlu Urus Masalah Jodoh
Ket Foto : Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily

JAKARTA – riautribune : Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, terkait usulan fatwa pernikahan silang status ekonomi, alias orang kaya menikah dengan orang miskin. 

 

Menurutnya, pemerintah tak seharusnya mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan jodoh seseorang. Walaupun ia menilai pernyataan tersebut sebagai intermezzo saja. "Soal memilih jodoh itu urusan pribadi tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan sekufu’ juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," ujar Ace kepada wartawan, Sabtu (22/2).

 

Ace mengakatan, sebaiknya pemerintah fokus dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Agar dapat meningkatkan perekonomian seseorang. "Mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat," ujar Ace. Selain itu, pemerintah diminta fokus mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ketimbang mengusulkan fatwa pernikahan silang status ekonomi.

 

"Dengan memberikan akses rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, keterampilan berusaha atau kewirausahaan. Itu cara yang paling tepat untuk memutus kemiskinan," ujar Ace. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk menerbitkan fatwa pernikahan lintas tingkat perekonomian.

 

Hal ini, kata dia, dilakukan untuk menyiasati masalah kemiskinan baru serta tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu. "Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ujar dia, dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/2). (rep)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu