Tersangka Korupsi Muhammad Jadi Plt Bupati Bengkalis, Preseden Buruk Bagi Negeri

Dibaca: 14890 kali  Selasa, 18 Februari 2020 | 14:19:28 WIB
Tersangka Korupsi Muhammad Jadi Plt Bupati Bengkalis, Preseden Buruk Bagi Negeri
Ket Foto :

PEKANBARU - riautribune : Penunjukan Muhammad, tersangka korupsi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, menjadi preseden buruk bagi Indonesia. Pernyataan itu dilontarkan oleh Saiman Pakpahan, pengamat politik Riau. "Pasca ditahannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin oleh KPK, penunjukan Muhammad sebagai Plt Bupati Bengkalis akan menjadi preseden buruk buat negeri ini," sebut Saiman Pakpahan, Selasa (18/2/2020).


Semestinya, lanjut Dosen Fisipol Unri ini, Mendagri tidak terlalu legal bureucratice (birokrasi hukum) membaca undang-undang dengan kacamata baca kuda, yang tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dampak lain atas keputusannya itu. Meski secara UU, wakil akan menjadi Plt jika bupati berhalangan tetap. 


"UU memang mengatur penunjukan itu. Namun, di dalamnya tidak menjangkau keadaan wakil dalam keadaan tersangka," ungkap Saiman. Atas dasar itu, kata Saiman, jika pemerintah ingin menghormati proses hukum yang sedang berlangsung atas diri wakil, "Sebaiknya dicari jalan ketiga untuk menduduki sementara kekuasaan Negeri Junjungan".


Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menunjuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad sebagai Plt Bupati Bengkalis. Hal itu dilakukan setelah Bupati Bengkalis Amril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.


Penunjukan Muhammad sebagai Plt Bupati Bengkalis berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan  Gubernur Riau tertanggal 7 Februari 2020 dan diterima Muhammad pada hari Selasa (11/2/2020). Surat penunjukan ini langsung beredar luas di media sosial terutama Whatsapp, beberapa jam setelah surat tersebut diterima oleh Muhammad.


Terkait surat penunjukan tersebut, dibenarkan Kepala Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bengkalis, Muhammad Fadli. “Memang benar, surat penunjukan pak Muhammad sebagai Plt Bupati Bengkalis sudah keluar,” ujar Fadli yang saat dihubungi sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, Selasa (11/2/2020).


Dikatakan, penunjukan Muhammad sebagai Plt Bupati mengacu kepada Pasal 65 dan 66 UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Intinya adalah apabil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.


“Alhamdulillah, sejauh ini roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya tentu akan ada  arahan dari Pak Muhammad selaku Plt Bupati,” kata Fadli menutup pembicaraan. Muhammad Tersangka Sebagaimana marak diberitakan media, Polda Riau menetapkan Wakil bupati Bengkalis tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi air PDAM Inhil. 


Polda Riau sudah memanggil Muhammad untuk diperiksa dalam kapasitas nya sebagai tersangka, namun tidak dihadiri yang bersangkutan. Bahkan Muhammad kembali mangkir dari panggilan kedua penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto di Pekanbaru, Senin lalu mengatakan bahwa ketidakhadiran Muhammad tanpa disertai keterangan. Untuk itu, ia menuturkan penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan ulang.


Karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan, Sunarto bilang untuk pemanggilan selanjutnya akan kembali dilakukan namun disertai dengan surat perintah penjemputan paksa. "Kita lakukan sesuai prosedur hukumnya saja. Disertai dengan surat perintah membawa," ujarnya.


Status tersangka Muhammad terkuak setelah Kejaksaan Tinggi Riau menyebutkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar dengan mencantumkan nama wakil Bupati Bengkalis, Muhammad.


SPDP itu diterima Kejari pada 3 Februari 2020 kemarin. "Kemarin kita terima SPDP tanggal 3 Februari atas nama inisial M ST MP. Kalau sudah SPDP berarti sudah tersangka," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Hilman Azizi. Hilman menjelaskan SPDP itu dikirimkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau setelah dua bulan sebelumnya kedua penegak hukum itu melaksanakan gelar perkara di gedung Kejati Riau.


Dari gelar perkara pertama itu, dia mengatakan Kejati Riau memberikan saran agar sejumlah nama yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru terlibat dalam perkara itu, termasuk Muhammad diusulkan untuk ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, Polda Riau mengirimkan SPDP dengan inisial M sebagai tersangka.


Status wakil Bupati Bengkalis Muhammad sebagai tersangka semakin kuat dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati. Mia yang sebelumnya memaparkan perkembangan penanganan perkara korupsi yang ditangani korp Adhyaksa menjawab pertanyaan wartawan terkait informasi ditetapkannya Muhammad sebagai tersangka.


"Di mana terungkap di persidangan adanya peran serta dari maaf, Wakil (wakil Bupati Bengkalis) itu ya. Akhirnya dijadikan tersangka sekarang," kata Mia. Perkara ini sebelumnya menyeret tiga pesakitan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada pertengahan 2019 menjatuhkan vonis tiga terdakwa dugaan korupsi pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).


Ketiga terdakwa adalah Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Edi Mufti BE dan konsultan pengawas proyek, Syahrizal Taher. Hakim menyebut, ketiganya merugikan negara Rp2,6 miliar lebih. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.


Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Sabar Stevanus P Simalongo, dan Edi Mufti dengan penjara selama 5 tahun. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Sabar Stefanus P Simalongo dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp35 juta yang sudah dititipkan ke kejaksaan.


Sementara, Syafrizal Taher divonis hakim dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Dalam nota dakwaannya JPU menyebutkan, perbuatan para terdakwa dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Pada dinas itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau.


Ketika itu Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto. Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000.


Saat lelang dimulai saksi Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Dalam pelaksanaan pipa terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Terdakwa Sabar Stefanus P Simalongo bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar. Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

Pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80°c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah. Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja.

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun hal itu tidak dilakukan Dinas PU Riau. Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO). 

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623. (rs1)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu