DPRD Riau dan Disnaker Janji Teruskan Tuntutan KSBSI ke Pusat

Dibaca: 27190 kali  Rabu, 15 Januari 2020 | 15:10:22 WIB
DPRD Riau dan Disnaker Janji Teruskan Tuntutan KSBSI ke Pusat
Ket Foto :

PEKANBARU  - riautribune : Setelah menyampaikan tuntutan dalam aksi unjukrasa perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) diperkenankan masuk ke ruang medium DPRD Riau untuk melakukan audiensi dengan wakil rakyat. Pantauan di lokasi, perwakilan massa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, didampingi anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho dan Tumpal Hutabarat. Hadir pula kepala Disnaker Riau, Jonli.

 

Terlihat bahwa audiensi berlangsung hangat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dituntut oleh para buruh di Riau ini. Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto berjanji akan meneruskan tuntutan massa sesuai mekanisme dan kewenangan DPRD secara lembaga.

 

"Kita minta komisi V untuk membahas hal ini, karena memang naungan ketenagakerjaan ada di komisi V. Nanti komisi V teruskan ke pimpinan, dan kami janji akan meneruskannya ke pusat," janji Hardianto, Rabu (15/1/2020).  Sementara itu, Kepala Disnaker Riau, Jonli mengatakan bahwa pihaknya sebagai unsur pemerintahan juga akan menyampaikan aspirasi dari KSBSI tersebut.

 

"Kami akan sampaikan aspirasi ini ke kementerian. Selanjutnya kita menunggu aspirasi bapak ibu terakomodir. Hal-hal semacam Ini juga menjadi cambuk bagi kami bekerja lebih baik lagi," kata Jonli. Mendapatkan angin segar dari DPRD, perwakilan massa yang mengikuti audiensi cukup senang dan berharap agar ada hasil dari pertemuan tersebut.

 

Massa kemudian meminta perwakilan DPRD menemui massa yang sudah menunggu di luar, dan setelahnya massa membubarkan diri dengan tertib. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan buruh di Provinsi Riau yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), menggeruduk kantor DPRD Riau, Rabu (15/1/2020) pagi.

 

Kedatangan massa ini menuntut beberapa hal, terutama menolak RUU (Rancangan Undang-Undang) CLK (Cipta Lapangan Kerja) atau Omnibus Law yang sedang dibahas pemerintah pusat saat ini, karena dalam pembahasan tidak melibatkan perwakilan serikat buruh.(ckp)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »