pilihan +INDEKS
DPR: Ubah Sistem Penilaian Harus Pastikan Kemampuan Penilai
JAKARTA -- riautribune : Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengomentari terkait kebijakan pemerintah meniadakan ujian nasional (UN). Ia berpandangan mengubah sistem penilaian harus memastikan kemampuan pihak yang menilai. "Untuk melakukan assessment yang bersifat diagnostik terhadap siswa, guru harus memiliki kemampuan untuk pengukurannya. Jangan sampai salah menilai karena selama ini lebih ditarget penilaian akademis," kata Ledia, Rabu (11/12).
Ia memandang tidak fair jika melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dibiasakan. Termasuk, lanjutnya, di dalamnya pendidikan karakter. "Artinya harus memastikan bahan-bahan yang akan dijadikan ukuran penilaian sudah pernah diajarkan, atau dilatihkan atau dibiasakan," ucapnya.
Politikus PKS itu juga mempertanyakan kesiapan guru jika siswa kelas rendah (1-3 SD) diperkenalkan sistem merdeka belajar dengan pendekatan learning how to learn, sehingga siswa mencintai belajar. Ia juga mengingatkan pendekatan kebijakan yang juga tidak boleh melupakan daerah diluar Jabotabek ataupun ibukota propinsi.
Daerah-daerah yang terpencil dan pedalaman juga perlu dipikirkan dalam menerapkan suatu kebijakan. "Jadi ini bukan sekedar menghapus UN. Ini memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan," tuturnya. (rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.