HMI akan Demo di DPR Hari Ini

Dibaca: 16177 kali  Jumat, 27 September 2019 | 10:54:01 WIB
HMI akan Demo di DPR Hari Ini
Ket Foto :

JAKARTA -- riautribune : Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut berduka cita atas meninggalnya mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randy (21) dalam aksi demonstrasi pada Kamis (26/9) lalu. Pejabat Ketua Umum HMI Arya Kharisma Hardy meminta Kapolri Tito Karnavian bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.


"Kedua, kami meminta kepada Kapolri [Tito Karnavian] untuk bertanggung jawab atas langkah-langkah dari para anggotanya dalam mengamankan aksi di berbagai titik di Indonesia yang menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal dunia," kata Arya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (26/9) malam.



Arya menambahkan, HMI se-jabodetabek akan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum'at (27/9). Kendati begitu, ia tidak bisa menyebut jumlah pasti kader yang akan ikut berpartisipasi.


Arya menjelaskan, demonstrasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari situasi dan kondisi negara belakangan ini. Menurut dia, Indonesia sedang dirusak oleh oknum elite yang tidak bertanggung jawab. Selain soal tewasnya Rendi, Arya menyatakan terdapat sejumlah tuntutan atau gugatan lain yang hendak disuarakan pihaknya dalam demonstrasi besok.



Pertama, meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kembali revisi Undang-undang KPK yang sudah disahkan. Selain juga soal RKUHP dan aturan perubahan lain yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.


Kedua, mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi. Ketiga adalah terkait persoalan lingkungan. Arya mendesak pemerintah memberi sanksi tegas dan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

"Segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Siti Nurbaya] yang tidak bertanggung jawab atas pembiaran karhutla," sambung Arya. HMI, kata dia, juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran dan Hutan.



Sementara tuntutan terakhir adalah soal tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Utara Jawa. "Segera melakukan audit kepada Pertamina dan mencopot direktur utama pertamina Nicke Widyawati," tandasnya. (cnn)

 
Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »