Tiga Nama Diusulkan Plt. Kepala Sekolah SMAN 1 Siberida

Dibaca: 78004 kali  Selasa, 17 November 2015 | 07:37:21 WIB

RENGAT-riautribune; Jika tidak ada aral melintang, Dinas Pendidilan Pemkab Inhu akan mensegerakan penetapan Plt. Kasek SMAN 1 Siberida. Kabid Dikmen Disdik Pemkab Inhu Mursidi mengaku mengusulkan tiga nama calon Plt. Kasek berdasarkan koorrdinasi dengan UPTD dan Korwas.

"Tiga nama calon Plt. Kasek SMAN 1 Siberidaa sudah dimeja Kadisdik. Insya Allah dalam pekan ini Nota Ðinas Plt-nya sudah terbit," ucap Mursidi tanpa menyebut namaa ketiga calon yang mereka usul ke Kadisdik.

Hanya saja, untuk jabatan Plt Kasek tidak seperti otoritas Kasek depetif sebagaimana tertuang dalam SK dari BKD. "Untuk Plt bisa dari Dinas sementara untuk Kasek defenitif harus SK Bupati atau BKD," paparnya.

Pasca terjadinya kekosongan Kasek di SMAN 1 Siberida, Mursidi mengklaim selalu melakukan komunikasi dengan Wakasek dan Kepala UPTD Siberida tentang situasi Sekolah. Sebelumnya hal serupa dikatakan  Sekretaris Disdik Winaldi. "Plt Kasek SMAN 1 Siberida tengah diporses. Mudah-mudahan nota dinas itu bisa secepatnya," ucap Winaldi lewat seluler. (san)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.