pilihan +INDEKS
Bagus Santoso Respon Rencana Gubernur Riau Akan Rampingkan OPD
PEKANBARU - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang gemuk dengan jumlah dinasnya yang banyak, dipastikan berdampak pada kondisi satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) yang diikuti membengkaknya anggaran.
Demikian dikatakan Bagus Santoso anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN menanggapi rencana Gubernur Riau Syamsuar yang akan melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Merampingkan OPD yang gemuk ketika keuangan tidak mendukung, anggaran terus defisit, dipandang sebagai langkah yang tepat. Lebih lanjut dikatakan Bagus, "Perampingan jangan hanya OPD saja tetapi juga Biro- Biro, sebab tak efektif dan efisien".
“OPD dan Biro yang gemuk itu ibarat obesitas maka lebih boros anggaran,” imbuhnya terkait beragamnya pandangan rencana perampingan OPD oleh Gubernur Riau yang baru.
Bagus Santoso juga menilai struktur OPD yang ada saat ini cukup gemuk bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sekitar 6.8 juta jiwa. Struktur OPD yang besar ini dinilai pemborosan. “Di daerah lain justeru yang minta perampingan itu DPRD, di Provinsi Babel, Kabupaten Wajo, DPRD Jombang dan jauh hari sudah dilakukan Pemprov DKI,” kata Bagus
Bagus Santoso juga menilai struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6.8 juta jiwa. Ternyata disamakan bahkan jumlahnya nyaris sama dengan Jabar, Jateng dan Jatim yang berpenduduk 32 - 47 juta .
“Ingat Riau sedang menghadapi masa sulit, masyarakat sudah paham, APBD 2018 defisit lebih Rp 1 triliun, begitupun tahun 2019 APBD turun menjadi Rp 9.1 triliun “ tuturnya.
Lebih lanjut Bagus mendorong agar Gubernur mengambil langkah cepat mengkaji secara komprehensif perampingan OPD. Menurut pandangan Bagus Santoso, akan lebih tepat dengan struktur organisasi ramping namun memiliki fungsi yang besar. Bukan sebaliknya gemuk tapi fungsinya tak maksimal.
Jangan sampai ada kesan seperti sebelum- sebelumnya karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses, SOTK digemukkan, tujuannya melenceng dari visi dan misi saat kampanye. Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. Untuk Pejabat eselon ll harus disediakan dana operasional jabatan dan Gedung belum lagi kendaraan dan hak- hak lainnya sementara program dan kegiatan untuk belanja langsung minim.
Jika perampingan tidak dilakukan, pemerintah daerah harus mencari dana segar untuk membantu pembangunan di Provinsi Riau. “Struktur organisasi yang ramping tapi kaya fungsi besar itu lebih bagus” tegas Bagus.
Akibat OPD gemuk jika terus dibiarkan, APBD akan habis tersedot untuk program dan kegiatan rutin. "Kecuali sanggup mendatangkan dana segar, apalagi bisa mendapatkan duit otonomi khusus ( Otsus) seperti di Papua dan Aceh atau minimal APBD kita kembali mencapai 14 triliun ,” pungkas Bagus Santoso.(brzm)
Berita Lainnya +INDEKS
Masyarakat Teropong 1 Desa Kubang jaya Mintak Pj Gubri SF Haryanto Untuk Memperhatikan Daerahnya
Pekanbaru,Riautribune,com - Masyarakat di Jalan Teropong 1, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, K.
Ratusan Ulama dan Tokoh Masyarakat Hadiri Halal Bi Halal GSSBR bersama Balon Gubri 2024 Edy Natar
PEKANBARU Riautribune com - Ratusan alim ulama dan tokoh masyarakat menghadiri acara hallal bi ha.
Pj Sekdaprov Riau Harap BUMD Saling Bersinergi Kembangkan Rest Area Tol Permai
PEKANBARU, Riautribune.com - Guna meningkatkan konektivitas antar Kota, Pemerintah Provinsi.
Masih Jadi Primadona, Sebanyak 56.351 Wisatawan datang ke Siak Saat Libur Lebaran
SIAK, Riautribune.com - Pariwisata di Kabupaten Siak selalu diminati banyak wisatawan. Mulai dari.
Unilak Gelar Halal Bi Halal, Momentum Perkuat Silaturahmi dan Peningkatan Kinerja
PEKANBARU, Riautribune.com - Masih di suasana Idul Fitri bulan Syawal 1445H, Universitas Lancang .
Pelatihan Vokasi Juru Las PHR Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja
PEKANBARU, Riautribune.com – Sebanyak dua puluh pemuda asal Riau mengikuti program Pelatihan da.