Bagus Santoso Nilai OPD Gemuk Boros Anggaran

Dibaca: 10880 kali  Ahad, 31 Maret 2019 | 20:06:19 WIB

Pekanbaru-riautribune: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang gemuk dengan jumlah dinasnya yang banyak, dipastikan membawa pada kondisi dimana satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) membutuhan anggaran yang membengkak.

Demikian dikatakan  Bagus Santoso anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN menanggapi rencana Gubernur Riau Syamsuar yang akan melakukan perampingan terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Merampingkan OPD yang gemuk ketika keuangan tidak mendukung, anggaran terus defisit dipandang sebagai langkah tepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa Perampingan jangan hanya OPD saja tetapi juga Biro- Biro sebab tak efektif dan efisien.

"OPD dan Biro yang gemuk itu ibarat obesitas maka lebih boros anggaran," imbuhnya saat dimintai komentar wartawan terkait banyaknya pandangan rencana perampingan OPD oleh Gubernur Riau yang baru.

Bagus Santoso juga menilai struktur OPD yang ada saat ini cukup gemuk bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sekitar 6,8 juta jiwa. Struktur OPD yang besar ini dinilai pemborosan.

"Di daerah lain justeru yang minta perampingan itu DPRD, di Provinsi Babel, Kabupaten Wajo, DPRD Jombang dan jauh hari sudah dilakukan Pemprov DKI," kata Bagus.

Bagus Santoso juga menilai struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6,8 juta jiwa. Ternyata disamakan bahkan jumlahnya nyaris sama dengan Jabar, Jateng dan Jatim yang berpenduduk 32 - 47 juta.

"Ingat Riau sedang menghadapi masa sulit, masyarakat sudah paham, APBD 2018  defisit lebih Rp 1 triliun, begitupun tahun 2019 APBD turun menjadi Rp 9,1 triliun," tuturnya.

Jangan sampai ada kesan seperti sebelum- sebelumnya karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses Digemukkan SOTK, tujuaanya melenceng dari visi dan misi saat kampanye. Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. 

Akibat OPD gemuk jika terus dibiarkan, APBD akan habis tersedot untuk program dan kegiatan rutin. Kecuali sanggup mendatangkan dana segar, apalagi bisa mendapatkan duit otonomi khusus ( Otsus) seperti di Papua dan Aceh atau minimal APBD kita kembali mencapai Rp14 triliun," ungkap Bagus.

Menanggapi pernyataan itu, Pengamat Politik Universitas Riau Saiman Pakpahan berharap agar anggota DPRD Riau harus berpikir bahwa upaya perampingan OPD yang akan dilakukan Gubernur Riau menjadi urusan rakyat, maka DPRD juga harus mendorong upaya perampingan tersebut. 

"Jadi DPRD harus bersinergi dan mendukung untuk kepentingan rakyatnya. Jangan ada lagi menghadapkan pada persoalan kalau perampingan itu akan berproses lama, akan mengganggu struktur anggaran dan sebagainya," ujarnya.

Karena menurutnya upaya perampingan OPD itu merupakan suatu kebutuhan oleh pemerintahan yang baru dalam rangka efektif dan efesien pemerintah itu untuk bekerja.

"DPRD juga harus paham bahwa pemerintahan sekarang mampu membaca persoalan-persoalan yang ada. Karena itu pemerintah berusaha melakukan efektifitas dan efesiensi dengan peramping struktur OPD yang kaya fungsi," paparnya. 

Karena, lanjut dia, bagaimana OPD yang kecil itu menjadi lokomotif bagi Gubernur Riau untuk menggerakkan gerbong pemerintahannya. Karena dengan struktur OPD yang kecil akan banyak anggaran yang bisa dihemat. 

"Misalnya, biasanya anggaran yang harus digelontorkan untuk OPD yang semula ada bisa dialokasikan buat program pembangunan dan mengakomodir visi misi Gubernur Riau saat ini," katanya. 

"Karena banyak program dan kegiatan dan visi misi Gubernur Riau harus masuk dalam perencanaan. Ketika masuk perencanaan tentu butuh pembiayaan. Dalam rangka itulah sebenarnya kenapa OPD harus  dirampingkan oleh pak Gubernur," sambungnya. 

Sebab menurutnya OPD saat ini dinilai Gubernur Riau terlalu gemuk dan menghabiskan urusan-urusan rutin. "Berapa ratus miliar yang bisa kita hemat ketika OPD ini bisa dimasukan suatu lokomotif gerbong yang bisa ditarik oleh pemerintahan saat ini," cetusnya

Masih kata Saiman, hal berikutnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah harus mengedepankan program-program pembangunan yang kemudian harus menyelamatkan orang dalam struktur baru itu. 
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »