Cuti Kampanye Pilpres, Jokowi Tidak Bisa Tiru SBY

Dibaca: 16628 kali  Kamis, 14 Maret 2019 | 11:07:43 WIB
Cuti Kampanye Pilpres, Jokowi Tidak Bisa Tiru SBY
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Presiden memang tidak diharuskan mengambil cuti saat ikut kembali dalam ajang pemilu, sebagaimana tertera dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.  Politisi Demokrat, Andi Arief pun menegaskan bahwa Jokowi yang kini maju sebagai capres petahana tidak diharuskan mengambil cuti kampanye. Tapi agar pemilu berjalan secara adil, Andi meminta Jokowi untuk mengambil cuti tersebut.

 



“Ia tetap punya hak untuk gunakan hak cutinya selama kampanye, jika ia seorang demokrat tulen agar pemilu fair,” terangnya dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Kamis (14/3). Dia menguraikan bahwa kondisi Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju sebagai capres petahana di Pilpres 2009 tidak bisa disamakan.



SBY, kala itu memang tidak mengambil cuti. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan atau vacum of power. Sebab, Jusuf Kalla sebagai wakil presiden ikut bertarung di gelaran pilpres. “(Kalau sekarang) tidak akan vacum of power, ada wapres. Tahun 2009, SBY dan JK tidak cuti karena ada potensi vacuum of power,” pungkasnya.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.