pilihan +INDEKS
Demokrat: Era Jokowi Hukum Dijadikan Senjata Penguasa
Dia mencontohkan kasus Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, Suhartono yang dipenjara 2 bulan atas pidana pelanggaran Pemilu saat menyambut kunjungan Cawapres 02, Sandiaga Uno.
Pada sisi lain, banyak kepala daerah hingga menteri yang secara tersirat bahkan terang-terangan menyatakan dukungan kepasa paslon 01 Jokowi-Maruf tidak mendapatkan sanksi.
Renanda menekankan bahwa apa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kepastian dan kesamarataan hukum yang berlandaskan pada keadilan. "Yaitu hukum yang tidak dijadikan senjata penguasa untuk membungkam rakyat yang kritis atau lawan politik," tutupnya. (rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.