Dewan Minta Dilakukan Pemilihan Dirut BUMD Baru

Dibaca: 59711 kali  Kamis, 05 November 2015 | 07:34:23 WIB

PEKANBARU-riautribune: Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, meminta Plt. Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman segera melakukan pemilihan Dirut BUMD yang baru secara definitif. Pasalnya, beberapa BUMD yang ada masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Pemilihan Dirut baru, menurut Aherson harus melalui fit and proper test. Supaya Dirut terpilih benar benar orang berkualitas dan ahli dibidangnya. Sehingga bisa mengembangkan serta meninkatkan deviden BUMD untuk pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita memiki sekitar 7 BUMD. Beberapa Dirut BUMD masih berstatus Plt. dan Dirut lama. Bagi yang berstatus Plt, tidak memiliki wewenang penuh menjalankan tugas. Sedangkan dirut lama sudah dua periode dan harus diganti, kecuali berprestasi dalam tugasnya," kata Aherson, Rabu (3/11).

Aherson mengaku, bahwa Plt. Gubri telah berjanji untuk mengikutsertakan dewan menjadi panitia fit and proper test. Di sini, dewan pasti akan menseleksi calon dengan sebaik mungkin. Ini agar tidak ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh pejabat kepala daerah.

Selama ini, setiap pergantian Dirut, selalu meninggalkan masalah. Misalnya, manajemen keuangan tidak rapi, hutang maupun keuntungan tak jelas. Sehingga hal yang buruk itu tetap berlalu sampai ke pemimpinan Dirut baru sekarang.

Namun sebelum serah terima Dirut baru, dewan pasti akan meminta laporan keuangan, audit manajemen dan aset yang ditinggalkan kepada Dirut lama, kemudian diserahkan ke dirut baru. Dengan laporan bersih dan rapi, maka Dirut baru akan bekerja fokus kedepan, tanpa memikirkan permasalahan kebelakang.

Tetapi jika serah terima jabatan tanpa laporan yang bersih, auditor sangat sulit melakukan pengauditan Dirut lama. Salah satu kendalanya, Dirut lama sudah bekerja di tempat lain, sehingga susah diperiksa. Manajemen sudah diobrak abrik Dirut baru, maka sulit untuk diaudit, dan lain sebagainya.

"Mudah mudahan, pada pemilihan dirut baru nanti, Pemprov tidak bersikap abu-abu seperti dulu. Ini agar visi misi dan tujuan BUMD bisa tercapai ke depan," jelas Aherson. (iin)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.