DKPP RI Rehabilitasi Nama BAWASLU RIAU

Dibaca: 45803 kali  Kamis, 31 Januari 2019 | 16:03:28 WIB
DKPP RI Rehabilitasi Nama BAWASLU RIAU
Ket Foto :

Jakarta-riautribune:, Rabu (30/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia merehabilitasi nama baik Bawaslu Provinsi Riau.

Keputusan DKPP RI terkait pengaduan Nomor 291/DKPP-PKE-VII/2018, atas nama pengadu serang warga bernama Fajar Suryapratomo ke DKPP atas kinerja Bawaslu Riau yang memproses 11 Kepala Daerah di Riau yang membuatbpernyataan dukunagnnkepada salah salah satu pasangan capres/cawapres. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan MENOLAK semua aduan pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Bawaslu Provinsi Riau dalam sidang lanjutan pembacaan putusan siang ini (Rabu) di Kantor DKPP RI Jalan HM Thamrin No 14 Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau diadukan oleh seorang warga pekanbaru yang  bernama Fajar Surya Pratomo dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Fajar bersama dengan 6 orang penasehat hukum yang terdiri dari Feri, Robi, Arya Ismail, Said Surya, dan indra mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan dan 4 anggota lainnya dikarenakan  11 Kepala Daerah yang mengikuti Deklarasi menyatakan dukungan terhadap salah satu Paslon Capres dan Cawapres tanggal 10 Oktober 2018 yang lalu di Hotel Aryaduta Pekanbaru membuat resah masyarakat dengan mengatakan bahwa 11 Kepala Daerah terancam pidana pemilu.

Per tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Riau melakukan pengawasan terhadap Deklarasi yang dibuat oleh Tim Kampanye Provinsi Riau dengan melibatkan 11 Kepala Daerah tersebut.

DKPP RI berkesimpulan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Riau sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu. Transapransi informasi kepada masyarakat merupakan hal yang positif.

untuk kesalahan tanggal dalam surat pemanggillan kepala daerah, diakui oleh Bawaslu Riau. "Kesalahan ini murni kesahan teknis yang dilakukan oleh staf sekretariat Bawaslu Riau dikarenakan copy paste surat sebelumnya, dan hal ini tidak dapat dibebankan pertanggung jawabannya kepada Teradu", ujar anggota majelis saat membacakan putusan.

Dr. Harjono ketua Majelis bersama dengan 5 (lima) anggota majelis lainnya yaitu Dr. Alfitra Salamm, Fritz Edwar Siregar, P.hd , Prof. Dr. Muhammad, Prof. Dr Teguh Prastyo dan Ida Budiati, SH, MH. menyampaikan bahwa menolak semua aduan penggugat untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Teradu (ketua dan anggota Bawaslu Riau).

"Saya bersyukur atas putusan DKPP ini karena telah memeriksa dan  mengadili dengan se adil-adilnya, karena memang kita sudah bekerja on the track." ujar Rusidi usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Jakarta.

Menyikapi hal ini peneliti Jaringan Penggiat Demokrasi Riau, Alzam Deri menuturkan bahwa persoalan penilaian DKPP hendaknya bukan menjadi semacam pembenaran baik atau salah, tetapi menjadi sebuah warning, bahwa lembaga pengawas pun harus berhati-hati dalam mengeluarkan sikap dan tindakkan.

"Dalam pemilu itu semua aturannya terukur, ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi Bawaslu Riau, bahwa tingkat kehati-hatian dalam prosedural lebih baik,"Ucap Sekjen Jampers Riau

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Jumat, 19 April 2019 - 16:49:26 WIB

Antisipasi Kenaikan Trafik Saat Pilpres 2019

PEKANBARU-riautribune: PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menyiapkan jaringan yang memadai untuk mengantisipasi kenaikan trafik terkait dengan berlangsungnya Pemilihan Presiden, Rabu (17/4). Diperkirakan trafik data akan meningkat, terutama dari layanan media sosial (seperti Facebook, Instagram, Twitter), pesan singkat instan (seperti Whatapps, Telegram, LINE)