pilihan +INDEKS
Penambahan Utang Untuk Infrastruktur Bukan Langkah Bijak
Begitu kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Efendi menyoroti kabar tentang penambahan utang pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Dia menilai bahwa utang untuk infrastruktur itu bukan langkah yang bijak. Sebab, dia wilayah di Indonesia baru saja dihantam gempa dan membutuhkan bantuan untuk pemulihan.
“Dalam pertemuan IMF ini saya baru saja membaca di berita ada tambahan utang untuk infrastruktur. Tentu ini menjadi pertanyaan akan lebih bijak jika saat ini kita harus mempercepat proses rehabilitasi warga korban gempa,” terang Dede saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/10).
Politisi Demokrat menilai penanganan korban gempa lebih penting ketimbang proyek infrasturktur yang ambisius. Terlebih, hingga saat ini masih banyak korban yang belum mendapatkan penanganan dengan baik.
“Saya masih mendengarkan laporan korban bencana di Lombok pun belum mendapatkan jatah hidup, uangnya belum turun dengan berbagai alasan keuangan,” bebernya.
Atas alasan itu dia menyayangkan jika dalam pertemuan IMF-Bank Dunia ini, pemerintah justru menambah utang yang bukan diperuntukkan untuk membantu korban, melainkan untuk infrastruktur.
“Jadi tentu pemerintah harus bijak di dalam menambah utang karena kalau membantu, itu harus memprioritaskan korban berarti perlu ada program yang disetop untuk dialihkan ke sini,” pungkasnya.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.