DPR: Pemasangan Buoy Pendeteksi Tsunami Sangat Mendesak

Dibaca: 7415 kali  Senin, 01 Oktober 2018 | 13:30:16 WIB
DPR: Pemasangan Buoy Pendeteksi Tsunami Sangat Mendesak
Ket Foto :

JAKARTA -- riautribune : Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pemasangan alat pendeteksi gelombang pasang dan tsunami (buoy) di perairan Indonesia, sangat mendesak. Ketua DPR mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), segera mengajukan pengadaan buoy tsunami yang baru.

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu sangat menyesalkan Indonesia sudah tidak memiliki lagi alat tersebut, karena 22 buoy yang tersebar di seluruh perairan Indonesia sudah tidak berfungsi karena mengalami kerusakan total. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerusakan buoy sudah terjadi sejak tahun 2012.

 

"Kami minta segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak. Pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangatlah mendesak," ujarnya di Jakarta, Senin (1/10).

 

Menurutnya keberadaan buoy sangat penting terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.   Apalagi buoy yang merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut mampu mendeteksi gelombang pasang dan tsunami.  Buoy dinilai salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.

 

Selain itu,  Bamsoet, sapaan akrabnya juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami. Modeling tsunami ini berguna dalam mensupport Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.

 

"Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana yang tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana," ujarnya.

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, tidak ada buoy tsunami yang beroperasi di Indonesia sejak 2012. Ia memperkirakan, pengadaan buoy tsunami tak kunjung dilakukan karena masalah asal pendanaan.

 

"Jadi tidak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi. Sampai sekarang ya tidak ada buoy tsunami," kata Sutopo pada konferensi pers yang dilaksanakan di kantornya di Jakarta, Ahad (30/9).

 

Buoy tsunami, kata Sutopo, diperlukan untuk memastikan akan adanya tsunami atau tidak. Alat tersebut menjadi salah satu bagian dalam sistem peringatan dini terjadinya tsunami. Di mana di Indonesia yang mengkoordinasikan tsunami early warning system adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)."Mengapa dari 2012 sampai sekarang belum diadakan? Ya mungkin sangat terkait dengan asal pendanaan," jelas Sutopo.

 

Ia menjelaskan, jika melihat ke pendanaan untuk mitigasi bencana, jumlahya terus menurun setiap tahunnya. Pernah, Sutopo menjelaskan, pendanaan untuk itu hampir mendekati Rp 2 triliun. Sedangkan untuk saat ini hanya sebesar Rp 700 miliar. Hal itu pun disebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana.

 

"Nah ini jadi kendala, di satu sisi ancaman bencana meningkat, masyarakat yang terpapar,  teresiko, semakin meningkat, kejadian bencana meningkat. Tetapi anggaran untuk menanggulangan bencana setiap tahun yang ada di BNPB mengalami penurunan," kata dia.(rep)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Kamis, 13 Desember 2018 - 17:37:49 WIB

SBY Berkunjung, Beri Spirit Kemenangan Untuk Demokrat Riau

Ketua Umum DPP Demokrat yang juga mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata juga berkunjung ke Riau bersamaan dengan agena Presiden Joko Widodo. Namun kedatangan itu disebut Ketua DPD Demokrat Riau hanya kebetulan belaka. Riauterkini-PEKANBARU- Akhir minggu ini, Presiden RI, Joko Widodo dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum DPP Partai Demokrat akan mengunjungi Riau. Menanggapi hal ini, Asri Auzar, Ketua DPD Demokrat Riau menegaskan, kunjungan Joko Widodo merupakan kunjungan kenegaraan berbeda dengan SBY yang mengunjungi Riau untuk acara partai dan bertemu masyarakat Riau. "Pak Jokowi itu kan dalam rangka tugas negara. Sedangkan Pak SBY, kunjungan partai dan menyapa masyarakat Riau," kata Asri Auzar dalam Jumpa Pers, Kamis (13/12/18). Rencananya, SBY beserta rombongan akan tiba di Riau pada Hari Jumat sekitar Jam 12:00 WIB. Sesampainya di Pekanbaru, SBY akan melaksanakan Sholat Jumat di mesjid yang dekat dengan Bandara SSK II. "Setelah Sholat Jumat, rombongan akan makan siang dan pada waktu malamnya, Pak SBY akan menghadiri pelantikan organisasi masyarakat Pacitan wilayah Riau," jelasnya. Keesokan harinya (Sabtu), SBY akan menghadiri pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat se-Riau yang dilanjutkan dengan pembekalan Caleg Partai Demokrat se-Riau. "Siang Sabtu, Ibu Ani (istri SBY) dijadwalkan akan ke Tenayan Raya, bertemu dengan masyarakat Nias dan masyarakat sekitar," jelas anggot DPRD Riau ini. Pada Sabtu malam, rombongan akan ke Pondok Pesantren Babussalam dan pagi minggu, SBY dan rombongan akan mengikuti acara Car Free Day di Jalan Sudirman, Pekanbaru. "Jadi tidak ada kesengajaan kedua tokoh nasional ini datang ke Riau, semua karena kebetulan saja. Pak Jokowi akan menerima gelar adat dari LAM, sementara Pak SBY sudah lama mendapatkan gelar adat dari LAM Riau. Pak SBY tidak akan hadir di LAM, tapi jika ada suatu hal di luar kemampuan kami, kami tidak tau itu," tutupnya.

Selasa, 11 Desember 2018 - 23:13:07 WIB

Timsel Seleksi KPU Kabupaten/Kota Diduga Lakukan Kecurangan

PEKANBARU-riautribune: Sejumlah peserta seleksi KPU Kabupaten/kota mempertanyakan hasil keputusan timsel KPU Kabupaten/kota wilayah II, Provinsi Riau, karena dianggap janggal. Demikian diungkapkan oleh Muhammad Sukriadi salah satu peserta seleksi KPU kabupaten Rokanhulu, perihalnya timsel tidak memperlihatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas