pilihan +INDEKS
Demokrat: Kasus Asia Sentinel Harus Jadi Pelajaran Pers Nasional
Jakarta - Riautribune:Asia Sentinel menjadi bukti bahwa pemberitaan media asing tidak selalu benar. Apalagi, media yang konon disebut berbasis di Hongkong itu telah meminta maaf telah menyudutkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mencabut artikelnya.
Sehingga, sangat disayangkan jika kemudian ada media dalam negeri yang menganggap pemberitaan asing itu sebagai sebuah kebenaran mutlak dan mengutip secara mentah-mentah. Begitu kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (25/9).
“Mereka tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi, dampak yang bisa merusak hubungan antar anak bangsa,” jelasnya. Atas alasan itu juga, Demokrat mengaku kecewa dengan sejumlah pers nasional yang menayangkan artikel Asia Sentinel tanpa melakukan check and recheck dengan baik.
Dalam hal ini, mereka sama saja turut menjadi penyebar informasi bohong alias hoax. “Berita yang keliru dan sangat tendensius adalah suatu tindakan zolim, yang patut diduga untuk merusak dan menjatuhkan kredibilitas SBY dan Partai Demokrat,” sambungnya.
Penayangan berita yang menukil dari Asia Sentinel kemudian menimbulkan kecurigaan pada media-media tersebut. Sebab, penayangan dilakukan pada tahun politik menjelang pemilu presiden dan legislatif 2019.
Kata Didi, jika memang media-media tersebut ingin menaikkan rating pemberitaan atau elektabilitas partai yang dekat dengan media tersebu, maka tentu tidak perlu dengan cara-cara yang tidak fair dan sesat seperti itu.
“Banyak cara-cara lain yang bermartabat dan terhormat yang sepatutnya bisa dilakukan,” sambungnya. Dia berharap, kejadian memalukan ini tidak kembali terulang.
Demokrat juga ingin agar pers Indonesia semakin bermutu dan menjunjung kebebasan pers yang bertika dan bermartabat. Untuk itu, mereka melaporkan empat media daring dan satu media televisi yang memuat mentah-mentah artikel Asia Sentinel ke Dewan Pers.
“Rugi besar dan terlalu mahal yang harus dibayar bangsa Indonesia ke depan jikalau harus pecah hanya karena fitnah dan hoax,” tukas Didi. [rml]
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.