Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Unri dengan PT. Hasrat Tata Jaya Dibahas Siang Ini

Dibaca: 52896 kali  Senin, 17 September 2018 | 14:33:45 WIB
Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Unri dengan PT. Hasrat Tata Jaya Dibahas Siang Ini
Ket Foto :

PEKANBARU - riautribune : Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie membenarkan kalau tindak lanjut mengenai pembahasan soal sengketa lahan di Universitas Riau (Unri) dengan PT. Hasrat Tata Jaya, akan dibahas pada siang ini, Senin, 17 September 2018. "Benar. Pertemuannya Siang ini," katanya.

 

Pemprov Riau berencana akan menerima perwakilan dari Universitas Riau, perwakilan dari PT. Hasrat Tata Jaya, Pemprov Riau dan perwakilan dari mahasiswa Unri di Kantor Gubernur Riau. "Pembahasannya masih mengarah pada permintaan yang diinginkan oleh massa demonstran kemarin," ujarnya.

 

Ahmad Syah mengatakan, titik berat pembahasan mengenai sengketa lahan di Unri dengan PT. Hasrat Tata Jaya itu lebih kepada upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan MA yang memenangkan perusahaan tersebut dan membenarkan kepada Pemprov Riau untuk membayar ganti rugi lahan sebesar Rp35,2 miliar melalui dana APBD perubahan 2018. "Arah pembahasannya masih menitikberatkan pada PK untuk penyelesaiannya soal sengketa ini," sambungnya.

 

Sebelumnya, pada Kamis, 13 September 2018 terjadi aksi unjuk rada di depan kantor Gubernur Riau. Aksi ini ini dipicu oleh permasalahan sengketa lahan di UR. Lahan itu secara legalitas adalah milik negara namun diklaim milik PT. Hasrat Tata Jaya dengan bukti kepemilikan resmi yang juga dimiliki oleh perusahaan tersebut.

 

Masalah sengketa ini sudah dimulai sejak tahun 2005, atau sudah berlangsung selama 13 tahun. Pada tanggal 11 September 2018 lalu pihak dari PT. Hasrat Tata Jaya mendatangi UR dengan membawa kendaraan alat berat untuk penegasan batas lahan dengan berbekal penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr jo. Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN/.Pbr tanggal 12 Maret 2018.

 

Isinya yakni Pemprov Riau agar membayarkan dana ganti rugi sebesar Rp35,2 miliar melalui APBDP 2018. Jika tidak membayar, maka Pemprov Riau diperintahkan untuk tanah sengketa itu sebanyak 5 bidang sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. (bpc) 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »