Komisi V Minta Daftar Nama Siswa yang Diterima Lewat Jalur Tempatan

Dibaca: 15674 kali  Kamis, 12 Juli 2018 | 15:00:12 WIB
Komisi V Minta Daftar Nama Siswa yang Diterima Lewat Jalur Tempatan
Ket Foto :

PEKANBARU - Riautribune:Komisi V DPRD Riau pada Kamis (12/7/2018) melaksanakan sidak ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pekanbaru. Sidak ini dilakukan dalam rangka memantau dan melihat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD).

 

Ada tiga SMA yang menjadi lokasi sidak oleh Dewan Provinsi ini, yakni SMAN 1, SMAN 8 dan SMAN 2. Sidak ini sendiri dipimpin oleh Wakil Komisi V DPRD Riau, M Adil dan beberapa anggota Komisi V lainnya.

 

Disampaikan Adil bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan proses PPDB lalu berjalan sesuai dengan aturan, terutama soal zonasi. Pihaknya juga meminta data-data nama siswa yang diterima berdasarkan sistem zonasi. "Kita ingin sekolah di Riau melakukan proses penerimaan siswa sesuai dengan aturan.

 

Karena kita dengar ada beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terkait pendaftaran ini," ujar Politisi Partai Hanura ini di sela sidak. Adil menegaskan bahwa sesuai dengan aturan, 90 persen siswa yang diterima di sekolah negeri merupakan siswa tempatan.

 

Zonasinya sendiri diatur berdasarkan kondisi sekitar sekolah. "Pembahasan zonasi ini melibatkan aparat setempat seperti lurah dan camat serta RT dan RW," ujarnya.

 

"Oleh sebab itu kita meminta nama-nama siswa yang diterima lewat jalur tempatan supaya kita tahu seperti apa kondisi di lapangan," tutup Adil. (ckc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.