Sampah di Sungai Guntung Kateman Kian Parah, Muhammad Husaini: Pemerintah Terkait Harus Segera Atasi

Dibaca: 14326 kali  Selasa, 10 Juli 2018 | 19:58:22 WIB
Sampah di Sungai Guntung Kateman Kian Parah, Muhammad Husaini: Pemerintah Terkait Harus Segera Atasi
Ket Foto :

Tembilahan - riautribune: Melihat keadaan Kecamatan Kateman yaitu di Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kabupaten Indragiri Hilir, yang sudah berapa kali pergantian kepala pemimpin alias camat ataupun kepala desa, namun masih saja tidak ada perubahan dalan masalah sampah.

 

Ketiadaan tempat pembuangan akhir ataupun yang disebut dengan (TPA)  menyebabkan sampah sampah tersebut menyambangi laut sungai serta got-got kecil. Sangat miris sekali melihat hal seperti ini, seharusnya semakin tahun berkembang nya zaman harus semakin lebih baik, bukan sebaliknya.

 

Sudah menjadi kalimat umum bagi kita  bahwa sampah yang berkeliaran dimana mana dapat menimbulkan kemudharatan, masyarakat terkena penyakit, saluran air (Got) yang tersumbat serta lebih parah lagi banjir akan datang.

 

Tetap saja kalimat tersebut menjadi bahasa yang tabu, pemerintah daerah bagian Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kelurahan Tagaraja cendrung melihat sebelah mata.

 

Muhammad Husaini, Mahasiswa Universitas Islam Indragiri hilir dan selaku Ketua Organisasi ( IPMK ) ikatan Pelajar Mahasiswa Kateman mengatakan, tidak ada solusi lain hanya satu yaitu Pemerintah Kecamatan Kateman dan Kelurahan Tagaraja wiayah Sungai Guntung Harus membuat tempat pembuangan akhir ( TPA ) ataupun solusi menanggulanginya.

 

"Saya berharap supaya Pemerintah setempat agar dapat Memperhatikan dalam permasalahan Sampah, yang ada di lingkungan masyarakat di Kecamatan Kateman tepat lokasinya di Sungai Guntung" tambahnya. (Mal/RLS)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.