30 Imam Diberangkatkan ke Jakarta, Bupati Inhil: Ini Bentuk Keseriusan Membangun Bidang Keagamaan

Dibaca: 24159 kali  Sabtu, 07 Juli 2018 | 09:52:12 WIB
30 Imam Diberangkatkan ke Jakarta, Bupati Inhil: Ini Bentuk Keseriusan Membangun Bidang Keagamaan
Ket Foto :

TEMBILAHAN- riautribune: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Riau melalui Bagian Kesra Setdakab Inhil memberangkatkan sebanyak 30 orang yang terdiri dari ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Imam Masjid ke Jakarta untuk belajar Manajemen Masjid.

 

Menanggapi hal itu, Bupati Inhil, M Wardan mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Inhil terhadap pembangunan di bidang keagamaan.

 

"Ini bentuk keseriusan terhadap pembanguan di bidang keagamaan, program ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan pertahatian yang tinggi," ujar Bupati Inhil.

 

Ditambahkannya, bahwa Pemkab Inhil selalu memberikan perhatian dan berharap kedepannya peran dan kontribusi Alim ulama juga sangat diharapkan dalam membangun Inhil.

 

"Saya minta kepada Kabag Kesra agar segera mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Ulama Umara yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu," pinta Wardan. (mal/adv/grc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.