Embarkasi Haji 2018 di Riau Batal

Dibaca: 28903 kali  Kamis, 05 Juli 2018 | 14:02:29 WIB
Embarkasi Haji 2018 di Riau Batal
Ket Foto :

Pekanbaru - Riautribune:Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah tidak memiliki celah waktu lagi untuk memperjuangkan supaya embarkasi haji di Riau terlaksana tahun ini.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Prvosinsi Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, bahwa waktu yang tersisa menjelang pemberangkatan jemaah haji bulan ini tidak akan cukup untuk mewujudkan mimpi para jemaah haji yang ingin memiliki embarkasi haji sendiri tersebut.

 

Pasalnya, Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim tak kunjung memberikan izin. Apa lagi Pemprov Riau harus segera menyelesaikan persoalan lelang pesawat jika izin keluar dalam waktu yang mepet. "Jelas lah batal.

 

Dilihat dari waktu saja sudah nggak mungkin lagi. Tanggal 18 Juli sudah pemberangkatan jemaah haji," kata Sekdaprov Riau di Kantor Gubernur Riau, Kamis (5/6/2018).

 

Ia pun menegaskan, bahwa upaya Pemprov Riau untuk mewujudkan embarkasi haji sudah ditempuh dengan berbagai cara mulai dari memenuhi segala persyaratan yang diminta Kemenag hingga mengadu langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

 

Namun, upaya tersebut tak kunjung menjadi perhatian Menag. "Sudah ke presiden juga, kami meminta tolong. Tetapi tidak ada hasil," ucapnya. (grc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.