Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Dibaca: 24967 kali  Kamis, 05 Juli 2018 | 11:14:23 WIB
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos anggaran di sejumlah sektor. Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan, dalam pembahasan menuju APBN 2019, beberapa sektor masih menjadi fokus pemerintah dengan DPR.

 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan isu terkait ketahanan pangan, pertahanan dan nilai tukar rupiah hingga pemilu masih menjadi pendalaman. “Kita melakukan pembahasan asumsi yang terjadi saat ini misalnya, masalah ketahanan pangan, penyelenggaraan pemilu dan nilai tukar rupiah,” ungkap Azis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (04/7/2018).

 

Sektor-sektor tersebut, lanjut Azis, sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Terlebih pada 2019, Indonesia akan menyelenggarakan Pilpres dan Pileg secara bersamaan. Khususnya anggaran Pemilu harus jadi perhatian untuk mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Azis menuturkan hal ini penting demi terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas.

 

Sebelumnya disampaikan, pemerintah mengusulkan anggaran belanja kementerian/lembaga pada tahun 2019 sebesar Rp838,6 triliun atau turun sedikit dibandingkan dengan pagu indikatif di 2018 yang sebesar Rp847,4 trililun.

 

Dari angka tersebut, dilaporkan terdapat sejumlah K/L mengajukan pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019 yakni Kementerian Pertahanan sebesar Rp106,1 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp102,0 triliun, Polri sebesar Rp76,9 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp63,0 triliun.

 

Kemudian, Kementerian Kesehatan sebesar Rp60,1 triliun, Kementerian Sosial sebesar Rp59,3 triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp46,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,1 triliun, Kemenristekdikti sebesar Rp42,3 triliun dan Kemendikbud sebesar Rp39,2 triliun. (dpr)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.