BRK Diundung Khusus KPK Perihal Pajak Online

Dibaca: 13856 kali  Ahad, 01 Juli 2018 | 09:28:54 WIB
BRK Diundung Khusus  KPK Perihal Pajak Online
Ket Foto : Dirut BRK bersama jajaran pimpinan Devisi di BRK Menghadiri undangan KPK RI

PEKANBARU-riautribune:Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia inginkan Bank Riau Kepri sebagai contoh atau role model dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pola peningkatan PAD yang dilakukan Bank Riau Kepri ini yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran secara on line yang telah diterapkan di Kota Batam menarik perhatian KPK setelah KPK melihat langsung implementasinya di kota Batam, sehingga KPK tertarik untuk mendorong pemko/ pemkab lainnya melakukan hal yang sama dengan BPD masing-masing di daerahnya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Riau Kepri

 

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI Adlinsyah M. Nasution, Kamis (28/6/18) di ruang rapat Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta setelah usai paparan dari  Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari atas undangan dari KPK tersebut. Coki sapaan Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI Adlinsyah M. Nasution menyampaikan penerimaan pajak hotel dan restoran secara on line yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri (BRK)  dapat mencegah kebocoran pembayaran pajak yang kerap terjadi. KPK juga minta kepada BRK agar mendorong BPD lainnya turut serta aktif berinisiasi  seperti yang telah diterapkan oleh BRK dalam implementasi pajak online tersebut.

 

Kehadiran Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari juga disambut langsung oleh Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi. KPK RI menyambut positif penerapan GCG pada bank berlogo tiga layar terkembang ini.

 

Kerjasama antara Bank Riau Kepri dan Pemko Batam ini dilaksanakan secara online, realtime dan terekam serta termonitor dan merupakan bentuk program transparansi yang tersistem.

 

Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal teknis mengenai pelaksanakan pembayaran pajak secara online yang rencananya program ini dapat diimplementasikan di seluruh Kabupten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan begitu apa yang dilakukan oleh bank berlogo tiga layar terkembang ini bersama Pemko Batam dapat menjadi contoh bagi seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia beserta Bank BPD masing-masing didaerahnya

 

Selain itu KPK RI dalam menjalankan tugasnya akan selalu siap untuk memberi masukan dan mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan segala sesuatunya sehingga Bank Riau Kepri tetap selalu GCG.

 

Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyambut baik apresiasi Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Adlinsyah M. Nasution beserta Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi kepada Bank Riau Kepri, diharapkan kedepannya kedua belah pihak dapat bersinergi guna mencapai implementasi GCG yang baik.

 

Turut hadir pada kunjungan kerja tersebut Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan bersama Pemimpin Bagian Projas Edi Wardana.

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.