Sebelum Tengah Malam, Seluruh Logistik Pencoblosan Sudah Sampai ke TPS

Dibaca: 6488 kali  Selasa, 26 Juni 2018 | 14:51:25 WIB
Sebelum Tengah  Malam, Seluruh Logistik Pencoblosan Sudah Sampai ke TPS
Ket Foto :

PEKANBARU - Riautribune:KPU Pekanbaru menjamin sebelum pukul 12 malam ini, seluruh logistik pencoblosan sudah sampai ke TPS. Hal itu ditegaskan oleh Komisioner KPU Pekanbaru, Yelly Hafiza saat ditemui bertuahpos.com di kantornya, Selasa 26 Juni 2018.

 

"Sebelum jam 12 malam ini, seluruh TPS di Pekanbaru sudah mendapatkan seluruh logistik untuk pencoblosan," kata Yelly. Yelly juga mengakui bahwa logistik pencoblosan, seperti sampul surat suara memang mengalami keterlambatan.

 

Hanya saja, dia menjamin semua logistik akan sampai di masing-masing TPS sebelum pukul 12 nanti malam.

 

"Agak terlambat, seperti untuk sampul surat suara. Tapi semua sudah tercukupi, dan sudah lengkap. Sekarang statusnya sedang menunggu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panwascam, agar semuanya bisa menyaksikan logistik ini sudah disegel," tambah dia.

 

Sementara itu, dari pengamatan bertuahpos.com, di kantor KPU Pekanbaru tampak logistik pencoblosan seperti kotak suara siap didistribusikan. Beberapa aparat kepolisian juga tampak siap mengawal distribusi surat suara tersebut. (bpc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.