Advertorial

Olah Produk Turunan Kelapa Dan Kopra Putih, Bupati Inhil Instruksikan Satker Dirikan Home Industry

Dibaca: 11554 kali  Rabu, 27 Juni 2018 | 21:48:58 WIB
Olah Produk Turunan Kelapa Dan Kopra Putih, Bupati Inhil Instruksikan Satker Dirikan Home Industry
Ket Foto :

Tembilahan - riautribune: Guna mengolah produk turunan kelapa dan mengembangkan kopra putih, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan satuan kerja (Satker) terkait mendirikan industri berskala rumah tangga (Home Industry).

 

Menurut Bupati, keberadaan industri berskala rumah tangga untuk pengolahan produk turunan kelapa dan pengembangan kopra putih akan berperan vital mengatasi fluktuasi harga kelapa.

 

Sebab, permintaan terhadap komoditas kelapa diyakini juga akan meningkat seiring lahirnya sentra - sentra produksi baru. Kelebihan penawaran yang saat ini menimbulkan masalah baru bagonsektor perkebunan kelapa Inhil akan terakomodir oleh kebutuhan industri rumah tangga tersebut.

 

"Saat ini, di Inhil sudah mulai ada kerajinan tangan oleh TP PKK. Air kelapa yang biasa dibuang kini sudah diolah menjadi Nata de Coco oleh PKK, seperti di Kecamatan Kempas," ungkap Bupati dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (25/6/2018) siang.

 

Selia kerajinan tangan dan Nata de Coco, Bupati mengatakan, arang karbon juga merupakan komoditas potensial laku di pasaran yang sudah tentu memberikan nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kelapa bulat atau kelapa jambul.

 

"Industri pengolahan skala rumah tangga ini, jika dikembangkan secara konsisten dalam skala masif, bukan tidak mungkin kita tidak lagi mengekspor kelapa, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi," tukas Bupati penuh keyakinan.

 

Dengan begitu, kata Bupati, harga kelapa yang dijual oleh masyarakat petani tentunya akan jauh diatas level harga kelapa saat ini. " Tidak lagi Rp 3600, tapi bisa mencapai Rp 5000 sampai Rp 6000 per butir," papar Bupati.

 

Kepada satuan kerja terkait, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta Bupati, untuk segera menindaklanjuti gagasan tersebut. "Segera realisasikan, alokasikan sejumlah dana pada tahun anggaran 2019 ini," tandas Bupati. (Mal/Diskominfo)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.