Advertorial

Bentuk Kepedulian Dan Perhatian, Bupati Inhil Pimpin Rapat Bahas Stabilitas Harga Kelapa

Dibaca: 9424 kali  Senin, 25 Juni 2018 | 21:45:32 WIB
Bentuk Kepedulian Dan Perhatian, Bupati Inhil Pimpin Rapat Bahas Stabilitas Harga Kelapa
Ket Foto :

Tembilahan - riautribune: Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kaum petani kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

 

Rapat yang ditaja Pemerintah Kabupaten Inhil ini diagendakan akan menghadirkan 2 Perusahaan Besar industri pengolahan kelapa di Kabupaten Inhil, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa.

 

Namun sayangnya, saat rapat akan dimulai 2 perusahaan tersebut membatalkan rencana kedatangannya. Padahal, Bupati Inhil beserta jajaran telah mempersiapkan pertanyaan terkait anjloknya harga kelapa beberapa waktu belakangan.

 

Dalam keadaan kecewa, Bupati Inhil menuturkan, selain pertanyaan ihwal penyebab turunnya harga kelapa, Dia juga ingin meminta solusi untuk mendongkrak harga kelapa menuju level normal.

 

"Ini masalah serius (Masalah Kelapa, red) karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana sekitar 70 persen masyarakat petani Inhil bergantung pada komoditas kelapa," tukas Bupati dihadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, para Kepala OPD dan Camat se - Kabupaten Inhil yang turut hadir kala itu.

 

Beberapa bulan belakangan, diketahui harga kelapa Inhil merosot tajam dari yang sebelumnya berkisar diantara Rp 1800 - Rp 2000 hingga menembus harga dengan kisaran Rp 800 - Rp 1000.

 

"Keluhan masyarakat petani sudah begitu banyak yang sampai kepada Saya. Saya merasakan betul keluh kesah para petani ini. Masyarakat Petani kita meminta adanya kebijakan menaikkan harga kelapa," ungkap Bupati.

 

Kebijakan menaikkan harga kelapa, dikatakan Bupati, mustahil dilakukan. Harga kelapa ditentukan melalui mekanisme pasar yang tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran.

 

Kendati begitu, Bupati Inhil berasumsi, anjloknya harga kelapa merupakan imbas hasil keberhasilan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam hal perbaikan kebun kelapa rakyat.

 

"Kebun kelapa yang sudah baik, otomatis produksinya meningkat. Mengacu pada hukum permintaan dan penawaran, dengan membaiknya lahan perkebunan kelapa maka jumlah komoditas kelapa yang ditawarkan otomatis juga semakin banyak. Hal itulah yang membuat harga kelapa terjun bebas," kata Bupati

 

Berbicara tentang lahan perkebunan kelapa dan jumlah penawaran komoditas kelapa yang meningkat, Bupati mengatakan, kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat.

 

Bukanlah suatu hal yang mengherankan jika sektor hulu perkebunan kelapa Inhil semakin tahun semakin membaik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sejak era Bupati, HM Wardan.

 

Penerapan sistem, normalisasi parit, pembangunan tanggul dan pembuatan pintu klep merupakan sebahagian kecil sentuhan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dilakukan.

 

"Berkat semua upaya itu, perkebunan kelapa kita yang dulu gersang, kini sudah mulai tumbuh subur. Daun - daun kelapanya lebat dengan buah kelapa yang melimpah hanya pada satu pokok pohon kelapa," pungkas Bupati.

 

Meski begitu, adagium satir 'tak ada gading yang tak retak' berlaku pada sektor perkebunan kelapa Inhil. Perbaikan di hulu sektor perkebunan kelapa tidak dibarengi dengan perbaikan harga kelapa. Hulu sektor yang kini telah cukup baik ternyata berdampak buruk terhadap stabilitas harga kelapa.

 

"2 sampai 3 tahun lalu mungkin harga jual kelapa kita mahal. Berbeda dengan hari ini yang anjlok. Namun, perlu diketahui jumlah kelapa kita kian tahun kian banyak, profuktifitas kita semakin meningkat, jumlah komoditas kelapa meningkat, inilah babak baru problematika sektor perkebunan kelapa kita," tukas Bupati.

 

Selanjutnya, kembali ke persoalan absennya 2 perusahaan besar, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Inhil, Bupati Inhil, HM Wardan berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan itu pada rapat selanjutnya dalam waktu dekat. (Mal/Diskominfo)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.