Sekda Pekanbaru: Kami Ingin Bayar Tunggakan, Tapi PLN Kurang Ajar

Dibaca: 9109 kali  Jumat, 22 Juni 2018 | 10:16:14 WIB
Sekda Pekanbaru: Kami Ingin Bayar Tunggakan, Tapi PLN Kurang Ajar
Ket Foto :

PEKANBARU - Riautribune:Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Noer, langsung angkat suara mengetahui Perusahan Listrik Negara (PLN) Pekanbaru memadamkan seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di Jalan-jalan Protokol di Pekanbaru. Dengan nada suara yang tinggi, M Noer tak terima dengan keputusan PLN yang memadamkan PJU untuk kepentingan umum dan masyarakat.

 

"Ini saya sedang cek di jalan-jalan protokol. Kok PLN padamkan PJU disaat kami akan membayarkan tunggakan. Jangan sampai masyarakat menyalahkan Pemko Pekanbaru, kalau PLN-nya saja kurang ajar," kata M Noer, Kamis (21/6/2018).

 

Dikatakan M Noer, alasan dirinya menyebut kurang ajar karena tunggakan yang seharusnya dibayarkan Pemko Pekanbaru setiap bulannya mencapai Rp7-8 Miliar. Akan tetapi yang ditagih PLN mencapai Rp15 Miliar.

 

"Kalau kita disuruh bayar Rp15 Miliar, uang dari mana?. Sementara kewajiban yang biasanya kami bayar Rp7-8 Miliar. Dari mana uang untuk menutupinya. Tidak mungkin itu yang kami bayar," ungkapnya.

 

Mantan Asisten I Setdako Pekanbaru ini menyebut, Pemko Pekanbaru hanya akan membayar PJU yang meterisasi yang menunggak tiga bulan. Bukan PJU-PJU liar yang berada di Pekanbaru.

 

"Nah PLN minta PJU liar yang mencapai 27 ribu, Pemko Pekanbaru juga yang bayar. Bahkan PLN minta jika dibayar Rp7-8 Miliar boleh, tapi kekurangannya diakui dan disuruh buat pernyataan sebagai hutang. Kan tidak mungkin," katanya lagi seraya menyebut itu kan sama saja mau masukan saya ke penjara.

 

Ia menyebut, permintaan yang diajukan PLN sebanyak Rp15 Miliar perbulan sangat tidak masuk akal karena sampai saat ini PLN tidak mau memberikan angka rill berapa jumlah kewajiban yang seharusnya Pemko Pekanbaru bayarkan selain PJU-PJU liar yang difasilitasi PLN.

 

"Yang jelas saya sudah suruh Dishub Pekanbaru untuk bayarkan tunggakan tiga bulan itu. Kami akan bayarkan mana yang menjadi tanggungjawab Pemko," pungkasnya.(ckc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.