Tanpa AS, DPR RI Tetap Dukung Reformasi di Dewan HAM PBB

Dibaca: 9419 kali  Kamis, 21 Juni 2018 | 13:09:07 WIB
Tanpa AS, DPR RI Tetap Dukung Reformasi di Dewan HAM PBB
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menyayangkan keputusan Amerika Serikat keluar dari Dewan HAM PBB. Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral penting, sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

 

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel di mana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kami terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar,” kata Evita Nursanty, di Jakarta, Rabu, 20 Juni 2018.

 

Hal itu disampaikan Evita menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu Amerika Serikat. Menurut Evita, Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

 

“Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan menjadi bentuk komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM,” ujarnya. Dengan keluarnya AS itu, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adi daya tersebut yang ingin disebut sebagai pemimpin global. Selain itu, negara yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. (vvc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.