Pastikan Pelayanan Publik Berjalan, Wan Thamrin Hasyim Sidak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

Dibaca: 9117 kali  Kamis, 21 Juni 2018 | 10:00:22 WIB
Pastikan Pelayanan Publik Berjalan, Wan Thamrin Hasyim Sidak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru
Ket Foto :

PEKANBARU - Riautribune:Terhitung hari pertama masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) usai cuti bersama pada 21 Juni 2018, seluruh pelayanan publik yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus beroperasi kembali dan memaksimalkan segala tugasnya dalam melayani publik.

 

Untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Thamrin Hasyim pun akan melakukan sidak ke sejumlah pelayanan publik, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, Rumah Sakit Petala Bumi, Samsat dan Dinas Perhubungan.

 

"Saya lihat pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad secara keseluruhan berjalan sebagaimana mestinya. Tinggal dimaksimalkan lagi," kata Plt Gubri didampingi Direktur Utama (Dirut) RSUD AA Pekanbaru, Nuzelly Khusnedi saat meninjau tujuan pertama poli jantung di lantai bawah rumah sakit milik pemerintah tersebut, Kamis (21/6/2018).

 

Saat di poli jantung itu juga, Wan Thamrin sempat bercerita tentang sakit jantung yang ia derita. Sehingga, ia dengan tegas meminta dokter spesialis dan perawat di poli jantung tersebut untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan secara prima.

 

"Saya sempat sakit jantung. Jadi tahu bagaimana rasanya. Dokter jantung tolong layani pasien dengan baik," ujarnya. Adapun beberapa bidang pelayanan yang ditinjau Plt Gubri di RSUD Arifin Achmad ini, diantaranya poli TB, loket pendaftaran, ruang ICU, dan poli anatomi.(grc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.