DPR Ajukan Angket atas Pj Gubernur, Pemerintah Bakal Bawa 'Pegangan

Dibaca: 8409 kali  Rabu, 20 Juni 2018 | 13:55:10 WIB
DPR Ajukan Angket atas Pj Gubernur, Pemerintah Bakal Bawa 'Pegangan
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Sejumlah fraksi di DPR berencana mengajukan hak angket atas pengangkatan Sestama Lemhanas, Komjen Pol Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Antara lain, Demokrat, Gerindra, Nasdem dan PKS. Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengaku siap menerima undangan DPR untuk keputusan tersebut.

 

"Saya dipanggil DPR, ya saya hadir. Karena, keputusan (pelantikan Iwan) sudah sesuai undang-undang," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya, Selasa (19/6/2018) malam. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menambahkan bahwa Keppres soal pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar sudah sejalan dengan undang-undang (UU).

 

Semua diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. UU yang membahas soal pembentukan perundang-undangan itu akan menjadi pegangan Kemendagri saat membahas bersama DPR nantinya.

 

"Perspektif kita adalah hukum," tambah Bahtiar. Ia sangat menghormati hak konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3, dan menyoal tentang pengangkatan Iwan Bule, kata dia, adalah perspektif politik.

 

Namun, dalam pandangan pemerintah, tak ada aturan yang dilanggar. "Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar," ujarnya. Sebelumnya, Fraksi Demokrat menginisiasi penggunaan hak angket DPR terhadap pelantikan Pj Gubernur Jabar. Kemudian, disusul Fraksi Gerindra dan PKS yang juga mendukung langkah Demokrat. Terakhir, Nasdem pun tak segan-segan mengiyakannya.(rlc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.