Advertorial

Jalan Parit 6 Terancam Putus karena Longsor, Komisi III DPRD Inhil Minta Pemkab Ambil Langkah Antisi

Dibaca: 13764 kali  Selasa, 19 Juni 2018 | 00:55:48 WIB
Jalan Parit 6 Terancam Putus karena Longsor, Komisi III DPRD Inhil Minta Pemkab Ambil Langkah Antisi
Ket Foto :

TEMBILAHAN- riautribune: Dalam waktu tidak terlalu jauh longsor dua kali menghantam Jalan Grilya, Parit 6 Tembilahan, yaitu pada Minggu, (3/6/2018) dan Minggu (17/6/2018). Akibatnya 5 rumah ambruk dan jatuh ke laut.

 

Tidak hanya rumah yang terkena dampak abrasi pinggiran sungai itu, tapi, Jalan Nasional yang menghubungkan Tembilahan dengan daerah lainnya pun terancam ikut amblas.

 

Apalagi, jalan yang dibangun dengan dana miliaran tersebut baru saja selesai pembangunannya.

 

Menanggapi hal itu, Komisi III DPRD Inhil pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengambil langkah antisipasi agar longsor tidak meluas.

 

"Komisi III menyatakan rasa keprihatinan terhadap bencana longsor yang terjadi dan kita meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah antisipasi agar longsor tidak meluas, ujar Ketua Komisi III," Iwan Taruna Senin (18/6/2018).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, bahwa Komisi III akan mengundang Dinas PUPR untuk melaksanakan RDP mengenai penanganan longsor tersebut.

 

"Sesegera mungkin harus diambil langkah untuk menangani ini, karena jika longsor ini dibiarkan maka ini akan membahayakan warga sekitar dan penguna jalan dan tidak menutup kemungkinan akan memutuskan akses jalan nasional tersebut," lanjut pria yang akrab disapa IT itu.

 

Tidak hanya itu, dikarenakan lokasi longsor inisudah hampir menggerus jalan nasional, Komisi III juga meminta kepada Pemkab agar segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR untuk menangani hal tersebut.

 

"Kita juga meminta kepada masyarakat sekitar agar waspada karna lokasi tersebut rawan terjadi longsor," tukas IT. (Mal/ADV/Grc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.