Dipolisikan Kuasai HPT ke Polres, PT. Tasma Puja Tebar Isu Suap Wartawan

Dibaca: 98516 kali  Kamis, 22 Oktober 2015 | 09:01:49 WIB

RENGAT-riautribune: Sekretaris Direktur (Sekdir) perkebunan kelapa sawit PT. Tasma Puja menebar isu suap yang diterima oknum-oknum wartawan di Inhu. Isu tersebut disampaikan lewat sambungan telepon pelapor, Syafruddin Sinaga selaku Ketua DPD KPFI-RI Kabupaten Inhu, Selasa (20/10) sekitar pukul 12.00 WIB. "Dengan wartawan sudah selesai, kalau boleh jumpalah kita untuk berkawan bang," ucap sipelapor mengutip ucapan Sekdir, Wasikun.

Disebut telah diselesaikan kepada oknum wartawan membuat Penasehat PWI Inhu, Zulkifly AP MM marah besar. "Ini sudah fitnah dan tidak bisa dibiarkan," kecam Zulkifly yang mengaku akan melaporkan Wasikun atas perbuatan pencemaran nama baik ke Polda Riau.

Seperti diketahui, bulan lalu PT. Tasma Puja dilaporkan DPD LSM KPFI-RI Kabupaten Inhu ke Polres Inhu. Tasma Puja dilaporkan dengan tuduhan penguasaan HPT seluas 85 hektar tanpa izin untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batangcenaku sejak tahun 2008 silam.

Usai pelaporan, Wasikun sudah dimintai keterangan pihak kepolisian, begitu pula sipelapor. Sayangnya, meski laporan masih dalam proses penyelidikan di Polres Inhu, Wasikun yang mengaku sebagai Sekdir justru memfitnah wartawan di Inhu dengan ucapan sudah menyelesaikannya kepada oknum wartawan agar tidak update berita. (san)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.