Berjaket Hitam, Bupati Bengkulu Selatan yang Kena OTT Tiba di KPK

Dibaca: 14681 kali  Rabu, 16 Mei 2018 | 13:15:56 WIB
Berjaket Hitam, Bupati Bengkulu Selatan yang Kena OTT Tiba di KPK
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud tiba di KPK. Saat tiba di KPK, Dirwan yang dicokok falam operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini bungkam. Dirwan tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018) pukul 12.20 WIB.

 

Saat tiba, Dirwan tampak mengenakan jaket berwarna hitam. Dia tak membuka mulut sedikit pun dan langsung masuk dan dibawa ke ruang pemeriksaan di lantai 2.

 

Tak lama, seorang perempuan berkerudung krem juga tiba dan didampingi petugas KPK masuk. Menyusul kemudian seorang laki-laki berkaca mata dengan kemeja motif garis juga masuk.

 

Selanjutnya, istri Dirwan yang mengenakan kerudung Malam tadi, KPK menyebut mengamankan 4 orang di wilayah Bengkulu. Mereka lebih dulu diperiksa di Polda Bengkulu sebelum diterbangkan ke Jakarta.

 

Selain mengamankan oknum, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 100 juta. Diduga transaksi terkait fee proyek. "Diamankan uang sekitar Rp 100 juta. Empat orang sudah diamankan bersama tim.

 

Ada kepala daerah/bupati, keluarga bupati, PNS, dan pihak swasta yang diamankan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (15/5). (dnc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.