Pidato Politik AHY Dibatalkan karena Bom di Surabaya

Dibaca: 12654 kali  Senin, 14 Mei 2018 | 15:24:11 WIB
Pidato Politik AHY Dibatalkan karena Bom di Surabaya
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Partai Demokrat menunda pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyusul terjadinya peristiwa ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 13 Desember 2018.

“Atas nama Partai Demokrat, kami menyampaikan permohonan maaf atas penundaan ini,” kata Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Mei 2018.

AHY direncanakan menyampaikan pidato politik dalam penutupan Rapat Kerja Daerah DPD Partai Demokrat Jakarta hari ini. Namun rencana itu ditunda hingga beberapa pekan ke depan. .

Imelda menuturkan penundaan pidato politik AHY merupakan bentuk empati atas peristiwa serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya.

Dalam peristiwa itu, belasan orang tewas dan puluhan lain mengalami luka-luka. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan mengutuk tindakan teror itu.

Menurut dia, aksi terorisme tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. SBY mengatakan Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk segera mengusut tuntas ledakan bom di Surabaya sampai ke dalangnya.

Presiden RI keenam ini juga meminta masyarakat bersatu menghadapi aksi terorisme. “Bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi terorisme.”(tem)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.